TOMOHON, Elnusanews - Melihat kondisi saat ini di tengah musim kemarau yang mendera sebagian besar wilayah di Indonesia termasuk Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Tomohon di dalamnya, yang dampaknya dirasakan masyarakat
dalam berbagai sendi kehidupan utamanya dalam perekonomian saat ini, didalamnya keamanan, kenyamanan dan kesejukan dalam kehidupan sosial.
Melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Tomohon di tahun berjalan ini terus melanjutkan dan meningkatkan praktek-praktek terbaik yang telah ada dengan terus mengupayakan pelestarian hutan dan lingkungan melalui upaya konservasi dan rehabilitasi yang mencakup pembuatan hutan rakyat, pembangunan Kebun Bibit Rakyat (KBR) yang melibatkan sembilan kelompok tani dengan jumlah pohon 225.000 batang.
Seperti yang disampaikan Kadishutbun Ir.Fereydy Kaligis MAP bahwa untuk luas hutan yang ada di Kota Tomohon yakni Hutan Lindung 723,97 ha, Hutan Produksi Terbatas 2.066 ha, Hutan Konservasi 720 ha, Hutan Kota 3,01 ha dengan jumlah keseluruhan luas hutan yaitu 3.512,98 ha.
Selanjutnya untuk fungsi hutan APL memiliki luas 11.211,81 ha, HPT
Tatawiran 2.066,00 ha dan Cagar Alam Gunung Lokon 720,00 ha serta
hutan lindung 723,97 ha dengan total keseluruhan 14.721,78 ha. Oleh
karena itu pemeliharaan dan pelestarian hutan dan lingkungan kita sangat penting dan merupakan tanggung jawab bersama yang nantinya akan memberikan jaminan keamanan dalam menyerap dan menyuplai kebutuhan air
bagi masyarakat yang ada di Kota Tomohon dan sekitarnya, sekaligus
memberikan kesejukan iklim meskipun dalam musim panas. Mencegah terjadinya kebakaran dan kerusakan alam sekitar yang nantinya dapat merugikan kita semua.
Walikota Jimmy F Eman SE Ak memberikan perhatian yang besar kepada masalah sosial & ekonomi masyarakat. Karena interaksi dan
ketergantungan antara masyarakat dengan hutan tidak mungkin dapat
dipisahkan. Berdasarkan kebutuhan ini maka, pendekatan yang dilakukan dalam pengelolaan hutan selalu memperhatikan keberlanjutan ekosistem hutan dan peduli dengan masyarakat umum serta menciptakan masyarakat
mandiri dan hutan lestari. Seperti melalui Pengelolaan Hutan Bersama
Masyarakat (PHBM) yang adalah sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan pola kolaborasi yang bersinergi antara Pemerintah dan
masyarakat sekitar atau para pihak yang berkepentingan dalam upaya
mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang
optimal dan peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang bersifat fleksibel, partisipatif dan akomodatif dengan tujuan untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek ekonomi,
ekologi dan sosial secara proporsional dan professional melalui pengelolaan sumberdaya hutan dengan model kemitraan. (Rocky)
dalam berbagai sendi kehidupan utamanya dalam perekonomian saat ini, didalamnya keamanan, kenyamanan dan kesejukan dalam kehidupan sosial.
Melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Tomohon di tahun berjalan ini terus melanjutkan dan meningkatkan praktek-praktek terbaik yang telah ada dengan terus mengupayakan pelestarian hutan dan lingkungan melalui upaya konservasi dan rehabilitasi yang mencakup pembuatan hutan rakyat, pembangunan Kebun Bibit Rakyat (KBR) yang melibatkan sembilan kelompok tani dengan jumlah pohon 225.000 batang.
Seperti yang disampaikan Kadishutbun Ir.Fereydy Kaligis MAP bahwa untuk luas hutan yang ada di Kota Tomohon yakni Hutan Lindung 723,97 ha, Hutan Produksi Terbatas 2.066 ha, Hutan Konservasi 720 ha, Hutan Kota 3,01 ha dengan jumlah keseluruhan luas hutan yaitu 3.512,98 ha.
Selanjutnya untuk fungsi hutan APL memiliki luas 11.211,81 ha, HPT
Tatawiran 2.066,00 ha dan Cagar Alam Gunung Lokon 720,00 ha serta
hutan lindung 723,97 ha dengan total keseluruhan 14.721,78 ha. Oleh
karena itu pemeliharaan dan pelestarian hutan dan lingkungan kita sangat penting dan merupakan tanggung jawab bersama yang nantinya akan memberikan jaminan keamanan dalam menyerap dan menyuplai kebutuhan air
bagi masyarakat yang ada di Kota Tomohon dan sekitarnya, sekaligus
memberikan kesejukan iklim meskipun dalam musim panas. Mencegah terjadinya kebakaran dan kerusakan alam sekitar yang nantinya dapat merugikan kita semua.
Walikota Jimmy F Eman SE Ak memberikan perhatian yang besar kepada masalah sosial & ekonomi masyarakat. Karena interaksi dan
ketergantungan antara masyarakat dengan hutan tidak mungkin dapat
dipisahkan. Berdasarkan kebutuhan ini maka, pendekatan yang dilakukan dalam pengelolaan hutan selalu memperhatikan keberlanjutan ekosistem hutan dan peduli dengan masyarakat umum serta menciptakan masyarakat
mandiri dan hutan lestari. Seperti melalui Pengelolaan Hutan Bersama
Masyarakat (PHBM) yang adalah sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan pola kolaborasi yang bersinergi antara Pemerintah dan
masyarakat sekitar atau para pihak yang berkepentingan dalam upaya
mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang
optimal dan peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang bersifat fleksibel, partisipatif dan akomodatif dengan tujuan untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek ekonomi,
ekologi dan sosial secara proporsional dan professional melalui pengelolaan sumberdaya hutan dengan model kemitraan. (Rocky)
0 komentar:
Post a Comment