MANADO,Elnusanews -- Sejumlah aspirasi terkait infrastruktur berhasil diserap oleh Anggota DPRD Provinsi Sulut H. Ayub Ali Albugis saat melaksanakan Masa Reses I Tahun 2021 titik ke IV di Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken, Kota Manado. Rabu (8/04/21) malam.
Dalam reses tersebut, warga mengusulkan kepada personil Komisi III DPRD Sulut agar di Lingkungan II Kelurahan Bailang dapat dimekarkan.
"Usulan untuk linkungan II ada pemekaran lingkungan karena di lingkungan II ada 5 lokasi dan, paling besar linkungan 2 kelurahan Bailang. Dilingkungan ini juga penduduk paling banyak yakni 577 dibanding lingkungan lain. Jadi kalau boleh ada pemekaran linkungan," usul Kepala Lingkungan II Elvira Kawoka.
Elvira juga meminta kepada pemerintah untuk dibuatkan jalan paving di lingkungan II.
"Di linkungan II kami jalan lorong kami belum di paving atau cor beton. Jadi jika berkenan tolong dibuatkan jalan paving," pinta Elvira kepada Ayub Ali.
Selain aspirasi soal inrastruktur, warga juga meminta penjelasan mengenai status tanah milik pemkot yang ada di Lingkungan VI dan adanya sertifikat yang dinilai ilegal. Seperti yang disampaikan oleh Adam Lamani.
"Saya mempertanyakan status tanah di linkungan VI kelurahan Bailang, disitu ada tanah milik pemkot. Jadi kami minta kejelasan itu, dan untuk apa manfaatnya? dan jika itu memang milik pemkot mau dikemanakan masyarakat di wilayah itu," tanya Adam.
Adam Juga mempertanyakan proposal pemindahan tiang PLN yang sudah diajukan beberapa tahun lalu namun sampai sekarang tak kunjing terealisasi.
"Aspirasi kami pada beberapa tahun yakni pemindahan tiang. Tiang itu ada ditengah jalan sehingga bisa menimbulkan kecelakaan, masyarakat sudah mengeluh karena kabel kabel sudah mulai terkelupas sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kecelakaan, tolong dicek apakah benar usulan tersebut sudah masuk atau belum," tanya Adam lagi.
Menanggapi usulan serta pertanyaan warga tersebut, Ayub Ali yang didampingi Camat Bunaken, Lurah Bailang, Manajer PLN Manado Utara dan Dinas Perkimtan provinsi Sulut memgatakan, terkait pemekaran lingkungan, itu merupakan kewenangan dari pemkot.
"Terkait pemekaran lingkungan itu merupakan kewenangan pemkot bukan provinsi dan nanti pak camat yang akan menjelaskan. Intinya dalam pemekaran nanti ada tim yang akan turun," jawab Ayub.
Terkait pembuatan jalan lorong di lingkungan II, Ayub yang juga merupakan Ketua DMI Kota Manado mengungkapkan aspirasi tersebut akan dimasukan ke dalam pokok pokok pikiran anggota dewan.
"Dalam penganggaran ada dua tingkatan yakni ada APBD Kota dan ada juga APBD provinsi. Nah untuk pembuatan jalan lorong itu dimasukan dalam pokir pikiran saya di provinsi," kuncinya.
Dalam kesempatan tersebut juga, Ayub memberikan bantuan berupa speaker aktiv dan bantuan lainnya. Pelaksanaan reses tersebut dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment