Director Kumatau, Kharisma Kurama mengatakan, alasan digelarnya kegiatan ini karena film ini bercerita tentang deforestasi, omnibus law, dan pandemi yang menjadi persoalan bersama di Nusantara.
"Persoalan di atas merupakan persoalan bersama. Untuk itu, film ini menjadi sangat penting untuk membuka wawasan publik tentang pentingnya menjaga alam," katanya.
Ia menambahkan, film ini juga membuka mata pemerintah dan publik, bahwa ketika negara mengalami kesulitan ekonomi, ada kelompok yang disebut sebagai masyarakat adat yang justru menjadi garda terdepan untuk menyuplai pangan.
"Saat pandemi berlangsung, pemerintah sibuk melakukan pemulihan ekonomi. Namun, beruntung ada masyarakat adat yang mampu bertahan dengan pangannya. Bahkan, hasil pangan masyarakat adat ini juga disuplai ke luar komunitas mereka sendiri," jelasnya.
"Untuk itu film ini memberi kesadaran kepada kita semua tentang bagaimana persoalan merawat hutan dan wilayah adat adalah adalah tanggung jawab bersama," tukasnya.
Sementara itu, Ketua GMNI Sulut, Juan Ratu menjelaskan, salah satu persoalan penting juga yang didiskusikan adalah dampak omnibus law.
"Sayangnya di tengah kondisi masyarakat adat yang terus terpuruk, negara justru hadir dengan regulasi yang justru ingin membunuh masyarakat adat. Padahal bukan itu yang menjadi kebutuhan masyarakat adat," ungkapnya.
Menurutnya, omnibus law ini merupakan karpet merah bagi investasi.
"Dan, tentu saja menjadi mimpi buruk bagi masyarakat adat dan kaum marhaen lainnya," tukasnya.
Ketua Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) Minahasa, Johanes Gerung mengatakan, pihaknya berharap semakin banyak karya-karya jurnalistik yang bisa memberikan informasi kepada publik tentang kondisi nyata yang terjadi di masyarakat.
"Film ini memberikan pengetahuan bagi kami selaku mahasiswa dan orang muda. Kami berharap semakin banyak karya-karya jurnalistik seperti ini," pungkasnya.
0 komentar:
Post a Comment