SPI Pemkot Manado Kacau

MANADO, Elnusanews – Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI perwakilan Sulawesi Utara menemukan ada 20 point yang menandai kekacauan dalam Sistem Pengendali Internal (SPI) di Pemerintah Kota Manado.

Hal ini terungkap, ketika Pemkot gelar rapat Sentas T Plus dan ekspose LHP BPK RI perwakilan Sulut di ruang rapat Toar Lumimuut (Tolu), Senin (25/08/2014). Dalam temuan tersebut disebutkan pengelolaan tidak tertib, tidak tepat, tidak tepat, kurang memadai, belum memadai dan tidak memadai.

Dari pantauan wartawan Elnusanews, rapat dipimpin oleh Wakil Walikota Manado, Dr. Harley A.B. Mangindaan yang didampingi Sekretaris Daerah Kota Manado, Ir. M.H.F. Sendoh. Sementara Walikota sendiri dikabarkan sedang berada di luar kota.

Berikut ini 20 point penilaian BPK RI perwakilan Sulut terhadap LKPD Kota Manado tahun 2013 :

1. Penatausahaan Kas pada Pemerintah Kota Manado Tidak Tertib.

2. Pencatatan Buku Kas Umum Bendahara Penerima Tidak Tertib dan Keterlambatan Penyetoran Penerimaan Daerah.

3. Pengelolaan Piutang Daerah Kurang Memadai.

4. Penatausahaan Persediaan Pemerintah Kota Manado belum dilaksanakan secara memadai.

5. Penerimaan Deviden Saham dari PT Bank Sulut TIdak dicatat dalam LRA TA 2013.

6. Investasi Permanen Pemerintah Kota Manado pada PDAM Tidak disajikan Secara Riil dan Pengungkapannya Tidak Memadai.

7. Penyajian Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya TA 2013 Belum Disajikan Secara Memadai.

8. Penatausahaan dam Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kota Manado Tidak Memadai (Aset yang perlu ditelusuri sebesar Rp 24.922.235.850 yang tidak diketahui keberadaannya dan yang tercatat dua kali namun tidak ditentukan nilai perolehan sebenarnya-juga direkomendasikan rekomendasi tahun 2012 dan 2013).

9. Pencatatan dan Pelaporan Aset Lain-lain Tidak Memadai.

10. Pembebanan Realisasi Belanja Honorarium Instruktur/Tenaga Ahli sebesar Rp 150.000.000 pada Dinas Pendidikan tidak tepat.

11. Anggaran dan Realisasi Belanja TPP PNS pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Sebesar Rp 459.000.000 Tidak Tepat.

12. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado Sebesar Rp 1.21.789.000 Tidak Terverifikasi Secara Memadai dan Terdapat Perjalanan Dinas Ganda Sebesar Rp 40.623.000.

13. Pengendalian Belanja Dana Operasional Sekolah (BOSDA) TA 2013 lemah.

14. Mekanisme Dana Kapitasi Askes Sosial Tahun 2013 pada Puskesmas Tidak Melalui Mekanisme APBD sebesar Rp 897.372.000

15. Pengadaan Barang untuk Diserahkan Masyarakat Dianggarkan dan Direalisasikan melalui Belanja Modal Sebesar Rp 5.335.189.508.

16. Dokumen Penyerahan Terkait dengan Hasil Pengadaan Barang yang akan diserahkan ke masyarakat sebesar Rp 12.477.086.715 Tidak Lengkap.

17. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Belum Dipertanggungjawabkan sebesar Rp 632.003.038.

18. Belanja Hibah Belum Dipertanggungjawabkan oleh Penerima Sebesar Rp 4.380.000.000.

19. Pengungkapan atas kerusakan/kehilangan dokumen pertanggungjawaban belanja dan kerugian akibat banjir di kota Manado tidak memadai dan tterdapat bukti pertanggungjawaban belanja langsung yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya sebesar Rp 37.624.695.173.

20. Persiapan Penerapan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Belum Memadai.

(Sbn/oxo)

9:29 PM