 |
| Ir Maurits Mantiri |
Pasalnya dalam pengurusan kepeserta dalam BPJS bagi masyarakat petani dan nelayan diwilayah jauh dari perkotaan sangat sulit mengakses program tersebut.
Apalagi syarat peserta wajib memiliki kartu atau nomor rekening BRI, Bank Mandiri dan BNI, sementara sebagian warga belum memiliki KTP ataupun Kartu Keluarga.
Salah satu warga Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari Edy Rengku mengatakan, sekarang tidak ada lagi program gratis kesehatan dari Pemerintah.
"Sedangkan untuk jadi peserta BPJS setiap bulan wajib menyetor dan jika tidak akan dinonaktifkan dari kepesertaan,"kata Rengku dengan nada bingung saat bersua dengan awak media pekan lalu.
Sembari menambahkan sesungguhnya harus ada program khusus dari Pemerintah Daerah seperti Jamkesda atau kartu sehat daerah supaya para petani, tukang ojek, tukang bangunan bahkan nelayan tidak direpotkan dengan pengurusan yang dianggap sulit dan mengeluarkan biaya tinggi.
Hal senada dikatakan Wakil Ketua DPRD Kota Bitung Ir.Maurits Mantiri mengatakan, kelemahan BPJS harus ditutupi oleh Pemerintah dengan mengadakan subsidi bagi keluarga yang kurang mampu.
"Pemkot Bitung dan instansi terkait perlu memberdayakan perangkat kelurahan untuk mengurus administrasi kesehatan di berdayakan kekelurahan,"kata Mantiri. Sabtu kemarin
Ia juga menganggap subsidi dari Pemerintah Daerah untuk jaminan kesehatan warga kurang mampu sangat baik dan bermanfaat.
"Sehingga harus ada dasar regulasi Peraturan Daerah atau Perwako yang mengatur supaya subsidi ini dapat berjalan sesuai ketentuan hukum,"pungkas Mantiri.(REGO)
0 komentar:
Post a Comment