![]() |
Ketua IKAPTK Sulut, Drs M.M Onibala dan Sekum IKAPTK Sulut, Jemmy Ringkuangan AP,M,Si. |
SULUT,Elnusanews – Pernyataan Gubernur DKI Jakarta, AHOK yang menyebutkan
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk di bubarkan mendapatkan
kritikkan pedas oleh kalangan stekeholders pemerintahan.
![]() |
Sekum IKAPTK Sulut, Jemmy Ringkuangan AP,M,Si. |
Ketua Ikatan Kekeluargaan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Provinsi Sulut, Drs M.M Onibala melalui Sekretaris Umumnya, Jemmy Ringkuangan AP, M.Si menyebutkan, Ahok sebagai Gubernur yang mendapat mandat negara barangkali belum mengerti dan memahami dengan benar kultur dan struktur pemerintahan, sehingga dirinya meminta kepada Presiden Jokowi untuk membubarkan IPDN yang notabene dibentuk oleh Presiden Soekarno. Kendati Presiden Jakowi telah menetapkan kampus IPDN sebagai pusat revolusi mental, akan tetapi Ahok justru melawan kebijakan Presiden Jakowi dengan meminta agar IPDN dibubarkan.
‘’Sebagai Gubernur yang harusnya melindungi aset negara justru melawan negara dengan meminta IPDN sebagai institusi negara yang sah untuk dibubarkan. Sikap Ahok sebagai Gubernur tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara dan mengangkangi etika birokrasi sebagai aparatur negara,’’ ungkap Ketua KNPI Minahasa ini, kepada elnusanews.com, Selasa (8/9) di Ruang kerjanya.
Lanjut Ringkuangan yang juga adalah pimpinan berbagai Ormas Adat dan LSM di Sulut, bajwa faktanya adalah Ahok sebagai pejabat negara justru menyatakan opini yang menimbulkan konstroversi dan meresahkan harmoni kehidupan pemerintahan di negara ini. Pernyataan Ahok tersebut dapat menyebabkan disharmoni kehidupan sosial di masyarakat. Karena itu, ‘’Kami keluarga besar IKAPTK Provinsi Sulut meminta Ahok agar mempertanggungjawabkan pernyataannya tersebut. Ahok seharusnya belajar etika birokrasi di IPDN dulu baru bisa menduduki jabatan seorang Gubernur,’’ kata Ringkuangan yang akrab disapa JR yg juga Ketua FORKI Sulut ini.
Kata JR lagi, Barangkali Ahok pernah kecewa
dengan perilaku negatif alumni . Namun tidak semua alumni IPDN berperilaku
negative. ‘ Itu oknum alumni" ungkap JR. Sebagai seorang Gubernur harusnya
melindungi dan tidak mengeneralisir alumni apalagi secara kelembagaan, itu
tidak mencerminkan perilaku seorang pejabat negara apalagi seorang negarawan. (Roker)
INI DIA ALASAN KENAPA AHOK INGIN MEMBUBARKAN IPDN :
ReplyDelete1. Ahok Ingin Negara ini seperti Swasta, tidak perlu adanya seorang pamong yang melindungi rakyat Yang lebih mementingkan kepentingan rakyat dibanding kepentingan golongan ataupun swasta, lebih baik aparatur pemerintah berpola pikir swasta, lebih mementingkan Keuntungan Perusahaan dibanding kepentingan rakyat (Akibat Salah Kaprah mencerna UU 5 Tahun 2014 Tentang ASN)
2. NKRI ini kuat. salah satu kekuatan NKRI adalah struktur pemerintahan Negeri kuat yang kebanyakan diisi oleh alumni pemerintahan IPDN yang berjiwa kebangsaan tinggi, yang tetap menjaga keutuhan NKRI Dari Lapisan terbawah (RT/RW/DESA) dan ini ancaman terbesar Swasta/golongan/ras tertentu yang ingin menguasai negara ini yang bermodalkan kekuatan uang dan Kekuasaan.
3. Adanya IPDN menghalangi Pihak-pihak luar untuk masuk secara instan di pemerintahan, Ahok menginginkan pihak swasta (Antek-antek Ahok) bisa secara instan masuk di Birokrasi. Sehingga dengan semena-mena bisa menswastakan pemerintahan yang ada. Asalkan ada uang semua bisa dilakukan tanpa memikirkan Nasib Rakyat Kecil.
Atau bahasa sederhananya "yang penting Gw Punya uang Dan kekuasaan, Kalian harus patuh ama gw, walaupun itu mengorbankan Kepentingan Rakyat.
#AHOKMenswastakanNKRI
#TandaAwalKehancuranNKRI
#PribumiJadiKacungDirumahSendiri
#Miris
bagus baget pencerahannya....biar semia tau ada dibalik semuanya
DeleteTidak mewakili Sulut..
ReplyDeleteMmng tdk mewakili propinsi SULUT. Tapi mewakili IKAPTK SULUT atau purna2 SULUT bro... klu blm paham jgn coment... di telaah dulu...
DeleteMmng tdk mewakili propinsi SULUT. Tapi mewakili IKAPTK SULUT atau purna2 SULUT bro... klu blm paham jgn coment... di telaah dulu...
DeleteMmng tdk mewakili propinsi SULUT. Tapi mewakili IKAPTK SULUT atau purna2 SULUT bro... klu blm paham jgn coment... di telaah dulu...
DeleteMmng tdk mewakili propinsi SULUT. Tapi mewakili IKAPTK SULUT atau purna2 SULUT bro... klu blm paham jgn coment... di telaah dulu...
DeleteBersuara perlu, bukan ABS. Ini Demokrasi bukan demo crasy. Kejadian yg sering terulang dr waktu ke waktu sampai ada yg masuk penjara koq di diamkan??.. aneh. Usul bukan perintah (telaahan) masa nda tau??.. msakan Gub perintah Presiden? Nda wajarlah.. over skalianan.
ReplyDeleteTidak mewakili Sulut..
ReplyDeleteIni atas nama IKAPTK. Jd mohon dibaca dgn seksama judulnya. Bkn mengatas namakan SULUT. Yg bkn ALUMNI jgn sembarang coment krn tdk paham. MAJU TRUS KAKANDA JR saya selaku alumni STPDN angkt XIII selalu mendukung. BHINEKA NARA EKA BHAKTI...!!!
ReplyDeleteIni atas nama IKAPTK. Jd mohon dibaca dgn seksama judulnya. Bkn mengatas namakan SULUT. Yg bkn ALUMNI jgn sembarang coment krn tdk paham. MAJU TRUS KAKANDA JR saya selaku alumni STPDN angkt XIII selalu mendukung. BHINEKA NARA EKA BHAKTI...!!!
ReplyDelete