JWS Persilakan Presidium Bentuk Panitia Pemekaran Minbar.
Minahasa Elnusanews– Bupati Minahasa, Drs Jantje Wowiling Sajow MSi, mempersilakan bila Presidium ingin segera membentuk Panitia Pemekaran Minahasa bagian Barat (Minbar), menjadi daerah otonom Minbar.hal itu dikatakan JWS, usai dirinya menerima Presidium Minbar, diruang kerjanya, Rabu (09/09) pagi tadi.
Menurut JWS “Silakan saja bila ada yang ingin membentuk Panitia untuk pemekaran Minahasa bagian barat menjadi daerah otonomi baru, saya tak akan menghalangi itu,” ujarnya kepada wartawan di teras kantor Bupati.
Dirinya meminta agar Presidium yang ingin membentuk Panitia ini harus mengikuti prosedur yang ada dan jangan menyalahi aturan,“Asal jangan direkayasa saja. Artinya, data-data daerah yang nanti dibuatkan proposal pengusulan harus sesuai yang ada. Kalau sumber dayanya hanya seperti itu, yang jangan dibesar-besarkan. Atau, kalau pendapatan asli daerahnya contohnya hanya Rp 5 miliar, jangan dibuat Rp 10 miliar. Buat sesuai yang ada, jangan hanya karena ingin membawa Minbar ke pusat lalu kita membuat data rekayasa,” ungkap JWS.
JWS mengingatkan, pembentukan Panitia Pemekaran nanti jangan timbul saling fitnah dan saling mempersalahkan antara satu dengan yang lainnya, melainkan dilakukan secara profesional untuk kepentingan masyarakat.
“Semuanya bisa untuk kemajuan masyarakat, asal jangan saling fitnah dan mempersalahkan orang. Karena persoalan pemekaran bukan karena Bupati tapi karena aturan, sehingga hal itu harus dipatuhin” tegas JWS.(Jeffry)
Menurut JWS “Silakan saja bila ada yang ingin membentuk Panitia untuk pemekaran Minahasa bagian barat menjadi daerah otonomi baru, saya tak akan menghalangi itu,” ujarnya kepada wartawan di teras kantor Bupati.
Dirinya meminta agar Presidium yang ingin membentuk Panitia ini harus mengikuti prosedur yang ada dan jangan menyalahi aturan,“Asal jangan direkayasa saja. Artinya, data-data daerah yang nanti dibuatkan proposal pengusulan harus sesuai yang ada. Kalau sumber dayanya hanya seperti itu, yang jangan dibesar-besarkan. Atau, kalau pendapatan asli daerahnya contohnya hanya Rp 5 miliar, jangan dibuat Rp 10 miliar. Buat sesuai yang ada, jangan hanya karena ingin membawa Minbar ke pusat lalu kita membuat data rekayasa,” ungkap JWS.
JWS mengingatkan, pembentukan Panitia Pemekaran nanti jangan timbul saling fitnah dan saling mempersalahkan antara satu dengan yang lainnya, melainkan dilakukan secara profesional untuk kepentingan masyarakat.
“Semuanya bisa untuk kemajuan masyarakat, asal jangan saling fitnah dan mempersalahkan orang. Karena persoalan pemekaran bukan karena Bupati tapi karena aturan, sehingga hal itu harus dipatuhin” tegas JWS.(Jeffry)
0 komentar:
Post a Comment