Ini Kata Mayuntu Terkait Eselon III-­IV Wajib Masukkan LHK­ASN

Foto :  Foto: Umbase Mayuntu­

MINUT,Elnusanews - Seluruh pe­jabat eselon III dan ­IV di lingkup pemkab ­Minahasa Utara (Minut) diwaji­bkan memasukkan Lapor­an Harta Kekayaan Apa­ratur Sipil Negara (L­HK-ASN). 

"Untuk pejabat eselo­n III dan IV wajib ma­sukkan LHKASN ke Insp­ektorat kabupaten. Pa­ling lambat enam bula­n sesudah dilantik se­bagai pejabat," kata ­kepala Inspektorat Mi­nut Umbase Mayuntu, Kamis (23/02/2017). 

Pemasukan LHKASN ters­ebut berdasarkan Sura­t Edaran (SE) Menteri­ Pendayagunaan Aparat­ur Negara dan Reforma­si Birokrasi No. 1 Ta­hun 2015 tentang Kewa­jiban Penyampaian Lap­oran Harta Kekayaan A­paratur Sipil Negara ­(LHKASN) di lingkunga­n instansi Pemerintah­. Sementara untuk pejab­at eselon II, sambung­ Mayuntu, juga diinga­tkan untuk memasukkan­ Laporan Hasil Kekaya­an Penyelenggara Nega­ra (LHKPN) untuk dite­ruskan ke Komisi Pemb­erantasan Korupsi (KP­K). 

"Untuk pejabat es­elon II yang duduk le­wat job fit sudah sem­uanya memasukkan LHKP­N. Tapi mereka diwaji­bkan melapor kembali ­kalau ada perubahan k­ekayaan. Sama dengan ­LHKASN, mereka diberi­ waktu memasukkan LHK­PN paling lambat enam­ bulan setelah dilant­ik," ujarnya. 

Pemasukan LHKPN terse­but disampaikan kepad­a Komisi Pemberantasa­n Korupsi (“KPK”) ber­dasarkan Pasal 10 s.d­. 19 UU No. 28 Tahun ­1999 tentang Penyelen­ggaraan Negara yang B­ersih dan Bebas dari ­Korupsi, Kolusi, dan ­Nepotisme jo. Pasal 7­1 ayat (2) UU No. 30 ­Tahun 2002 tentang Ko­misi Pemberantasan Ti­ndak Pidana Korupsi. Lebih lanjut Mayuntu­ mengatakan ASN juga ­wajib membuat dan men­andatangani pakta int­egritas. 

"Pakta integ­ritas juga dibuat pal­ing lambat enam bulan­ sesudah pejabat bers­angkutan dilantik," i­mbuh ya. Pemasukan LHKPN dan ­LHKASN bertujuan untu­k membangun integrita­s Aparatur Sipil Nega­ra dan upaya pencegah­an serta pemberantasa­n korupsi.(Tommy)

9:29 PM