MINAHASA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Menyepakati Perubahan Kebijakannya Umum APBD 2021 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Minahasa dalam Rapat Paripurna, Rabu (22/09).
Sebelum penandatangan, Ketua DPRD Glady Patria Kandouw SE, yang memimpin Sidang Paripurna tersebut memberikan kesempatan kepada Sekretaris DPRD Dolfie Kuhron membacakan terlebih dahulu Nota Kesepakatan antara Pemkab dan Dewan terkait perubahan kebijakan umum tahun anggaran 2021.
Nota kesepakatan ini ditanda tangani oleh Bupati Royke O Roring dan Ketua DPRD Gladys Kawatu disaksikan Wakil Bupati Robby Dondokambey, Wakil Ketua DPRD Okteysi Runtuh, Denny Kalangi, Sekda Frits Muntu dan para anggota dewan dan pejabat pemkab.
Bupati Roring menyebutkan bahwa penandatangan nota kesepakatan ini sebagai bukti sinergitas yang baik antara eksekutif dan legislatif.
“Dengan ditandatangani nota kesepakatan ini eksekutif dan legislatif pada hakekatnya menunjukkan punya tangung jawab yang sama untuk tunjan keberhasilan pembangunan di Minahasa, ” kata Bupati dalam rapat paripurna.
Nantinya kata Bupati, Perubahan KUA/PPAS tahun anggaran 2021 yang telah disepakati bersmaa akan menjadi jadi pedoman pemkab untuk menyusun Rancanga Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD 2021.
Pada Perubahan APBD 2021, Pemkab Minahasa memproyeksikan adanya penurunan pendapatan sebesar Rp339juta dari total pendapatan sebelum perubahan Rp 1,252 Triliun lebih menjadi Rp 1,251 Triliun lebih.
Sementara perubahan belanja diproyeksikan naik sekitar Rp3,41 Miliar dari total belanja sebelum perubahan Rp 1,338 Triliun menjadi Rp 1,342 Triliun. Demikian juga penerimaan pembiayaan diproyeksikan bertambah sekitar Rp 3,481 Miliar dari Total penerimaan pembiayan sebelum perubahan Rp 86 Miliar lebih menjadi Rp. 90 miliar lebih.
(Jonly bamz)
0 komentar:
Post a Comment