SULUT,Elnusanews - Biro Pemerintahan dan OTDA Setdaprov Sulut menggelar Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan, Daya Saing Wilayah Berbasis Kawasan dan Strategis Nasional, Bertempat di Hotel Sintesa Peninsula Manado, Selasa (19/7/2022).
Kegiatan Rakor tersebut dibuka langsung oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, hukum dan Politik, Christiano Talumepa.
Dalam arahannya dirinya mengatakan rakor ini sangat strategis dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Biro Pamotda Sulut yang memfasilitasi kab/kota terutama terkait bagaimanan kita menata pontensi-potensi kewilayaan yang ada, baik secara kelembagaan maupun potensi yang berbasis ekonomi kerakyatan.
"Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengantisipasi krisis global yang sedang menimpa sejumlah negara di dunia akibat perang Rusia dengan Ukraina. Sesuai rilis dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, sudah ada enam negara yang bangkrut dan 60 negara lain berpotensi menyusul.
"Syukur Puji Tuhan, Indonesia masih bisa mempertahankan eksistensi untuk ketahanan ekoniminya," ujarnya.
Meski masih stabil, namun langkah antisipasi terhadap ancaman krisis global harus segera dilakukan.
"Ini jadi bagian peran kita masing-masing sebagai pemerinth provinsi untuk bagaimana kita memaksimalkan pptensi sumber daya yang ada di kabupaten/kota di Sulut," tutur Talumepa.
Ia mencontohkan daerah di Sulut memilki sumber daya alam yang sangat potensi.
"Kita memiliki potensi kelautan dan perikanan, yang didalamnya ada pariwisatanya, pertambangannya dan sebagaimana. Ini perlu sentuhan," tukasnya.
Ia mengharapkan dalam rapat ini terjalin sinergitas dengan perwakilan 15 kabupaten/kota di Bumi Nyiur Melambai.
"Saya tahu bahwa 15 kabupaten kota di Sulut memilki unggulannya masing-maising, yang bisa menjadi daya saing. Tentu diharapkan kabupaten/kota harus punya kejelian untuk melihat potensi yang ada di wilayahnya masing-masing," pungkasnya.
Sebelumnya Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sulut Weldy Poli mengatakan rapat ini dalam rangka mendukung pembangunan daerah. Seperti yang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Prmbangunan Daerah, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya. Guna pemanfaatan pengalokasian sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah.
Hadir sebagai narasumber dari akademisi Prof Charles Keppel, Karo Pembangunan Setdaprov Sulut, Imanuel Makanahap, sementara peserta datang dari perwakilan kabupaten/kota di Sulut, serta sejumlah pejabat struktural Pemprov Sulut.
(ROKER)
0 komentar:
Post a Comment