Tak tanggung-tanggung langkah cerdas melindungi rakyat dari bencana ini, rencananya akan dicanangkan di peringatan hari Pahlawan 10 Nopember 2015 mendatang.
Hal itu disampaikan Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM pada rapat koordinasi terbatas (Rakortas) upaya pengendalian kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan yang di gelar oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulut di, Selasa (13/10).
Sumarsono menyebutkan, urusan kehutanan menjadi salah satu sektor prioritas karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan merupukan salah satu sumber potensi daerah.
Kekeringan dan kebakaran hutan yang belakangan ini terjadi menjadi issu aktual yang memerlukan respon dan penanganan pemerintah daerah secara tepat, efektif dan efisien.
Sehingga dalam tataran implementasinya perlu dilakukan beberapa upaya, salah satunya melalui gerakan sulut menanam atau dikenal sebagai Gerakan Sumarsono Menanam (GSM).
"Orang yang menanam akan disebut pahlawan sekaligus sebagai kader penggerak. Gerakan sulut menanam adalah gerakan rakyat, bukan gerakan pemerintah, karena fungsi pemerintah hanya membuat regulasi dan rakyat menjadi pelopor," jelas Sumarsono.
Dirinya mengatakan untuk melindungi rakyat dari bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan, maka negara harus hadir agar masyarakat merasa dilindung, oleh karena itu dirinya berterima kasih sekaligus mendukung gerakan sulut menanam sejuta pohon bagi rakyat Sulut, hal ini sejalan dengan program Presiden Jokowi yaitu revolusi mental yang harus dipahami sebagai suatu gerakan seluruh rakyat dengan cara yang tepat untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada masyarakat.
Kadis Kehutanan Sulut, Ir Herry Rotinsulu MSi mengatakan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sulut selain disebabkan oleh faktor alam akibat adanya fenomena iklim El-Nino tapi juga akibat kesengajaan oknum masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar.
Rotinsulu menyebutkan, luas kebakaran hutan dan lahan s/d 12 Oktober kurang lebih 5.683 hektar terdiri atas hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi seluas 3.616 hektar dan diluar kawasan hutan dan lahan perkebunan seluas 2.067 hektar, sembari dirinya menambahkan pembentukan satgas pengendalian kebakaran hutan dan lahan telah terbentuk hingga ditingkat desa dan kelurahan dengan melibatkan unsur pemerintah, dinas terkait, TNI Polri, Ormas, Relawan serta organisasi terkait lainnya. (Roker)
0 komentar:
Post a Comment