Demikian ditegaskan Gubernur saat meninjau Kantor KPUD Boltim, Selasa (27/10) kemarin.
Menurutnya, personil KPUD harus melakukan tugasnya sesuai dengan fungsi.
"Semua KPU harus netral itu harga mati," tegas Sumarsono yang didampingi Penjabat Bupati Boltim Muhamad Rudi Mokoginta.
Selain itu, KPU diminta untuk bertindak profesional dalam penyelenggaraan Pilkada yang jujur dan adil.
"Selain netral, KPU harus profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu," ujar Sumarsono.
Sementara itu, ketika melakukan peninjauan di Kantor Panwaslu Boltim, Gubernur memintakan supaya mengoptimalkan fungsi pengawasan, walaupun anggaran yang tersedia sangat terbatas.
Menjawab keluhan tersebut, Sumarsono mengatakan agar Panwaslu dapat memaksimalkan dana yang ada saat ini dan dimanfaatkan sebaik mungkin.
"Mata anggaran yang ada perlu dimodifikasi sistemnya namun pengawasan Pilkada harus tetap jalan, karena ini sudah merupakan tanggungjawab Panwaslu," tutur Sumarsono sembari menyebutkan bahwa anggaran untuk Bawaslu seluruh Indonesia hanya 70 persen.
"Begitu pula dengan KPU termasuk anggaran pengamanan pihak kepolisian," ujarnya.
Sementara itu terkait dengan permintaan petugas keamanan dari Polri, Sumarsono mengimbau agar Panwaslu harus menegakkan keadilan serta menggunakan kewenangannya sebagai institusi pengawas. Jadi Panwas bisa menyurat kepada Kepolisian untuk permintaan pengamanan," tandasnya. Hadir Isteri Gubernur Dra Tri Rachayu Sumarsono dan Karo Pemerintahan dan Humas Dr Jemmy Kumendong MSi.
(ROKER)
0 komentar:
Post a Comment