Ibrahim menjelaskan, bertambahnya satu Pasangan Calon (Paslon), makin kuat ia menduga bahwa lima komisioner KPU dan jajarannya yakni, PPK dan PPS tidak becus menjalankan tugas sebagai penyelanggaran Pilkada Kota Bitung.
"Dari awal sudah mulai mencium ketidak beresan KPU Kota Bitung dalam melakukan penetapan pasangan calon. Terutama penetapan pasangan calon perseorangan dan itu terbukti setelah pasangan Ridwan Lahiya-Max Purukan mengajukan gugatan dan dimenangkan Panwas Kota Bitung karena KPU Kota Bitung tidak bekerja dengan maksimal dilapangan, nah jika terbukti hal demikian kinerja pihak tersebut diberhentikan ," tegasnya.
Kami mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memeriksa lima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitian Pengawas Lapangan (PPL) dan Panitian Pengumutan Suara (PPS) agar pelaksanaan Pilkada di Kota Bitung benar-benar bersih dari hal-hal yang dirugikan.
Ia berharap, pasca diloloskannya Ridwan Lahiya-Max Purukan, DKPP segera memanggil dan memeriksa lima komisioner KPU Kota Bitung, PPL dan PPS. Karena kuat dugaan, apa yang dilakukan KPU bersama jajarannya menyalahi aturan yang berlaku.
"Secepatnya pangil dan memeriksa kuat dugaan penyelengara ada permainan dibalik paslon yang lolos ," pungkasnya. (Rego)
0 komentar:
Post a Comment