 |
| Foto : Hi Ayu Ali Bugis |
Menurut politisi Partai PAN ini, anggaran yang ada di Dishub sangat kecil khususnya pada belanja langsung, padahal dalam belanja langsung manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh rakyat.
"Angaran yang di dishub itu sangat kecil sekali, khusunya untuk biaya langsung. Karena biaya langsung itu manfaatnya adalah untuk dirasakan oleh masyarakat atau rakyat sulut dengan harapan biaya langsung itu banyak dimanfaatkan khusus untuk perbaikan-prbaikan sarana-sarana umum," jelas Ayub.
Kepada wartawan, Ayub juga mengatakan dengan alokasi anggaran yang hanya Rp 5,5 miliar dishub lebih banyak menganggarkan pada biaya administrasi perkantoran.
"Jadi kelihatanya tidak sehat penataan anggaran demikian. Kiranya pemanfaatan angaran yang sedikit ini jangan dimanfaatkan hal-hal yang administrasi, manfaatkan saja yang untuk kepentingan banyak misalnya, rambu-rambu, marka jalan, lalu sosialisasi aturan-aturan yang baru " tukasnya.
Ayub yang diwawancarai oleh wartawan diruang kerjanya, Selasa (13/11) seusai pembahasan RAPBD TA 2018 dengan SKPD, dishub juga mengharapkan kiranya dishub dapat mengevaluasi kembali anggaran tersebut, atau menggeser mana yang lebih prioritas utama.
Lanjut dikatakan Ayub, anggaran yang tertata di dishub diperuntukkan bagi 15 kabupaten/kota yang ada di sulut, bukan hanya satu adatu dua daerah saja. maka dari itu, dirinya meminta agar anggaran tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi program yang menyentuh langsung ke masyarakat atau sesuai dengan 10 program prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintahan ODSK.
"Anggaran ini di tata untuk 15 kabupaten/kota, bukan untuk satu atau dua kabupaten/kota saja, supaya rakyat bisa menggunakannya. Kalau ada satu priorotas utama mendukung 10 indikator prioritas yang ditetapkan oleh ODSK kita dukung, tapi jangan anggaran ini hanya diperuntukkan bagi kegiatan atau program yang tidak menyentuh langsung kepada masyarakat," tandasnya. (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment