MITRA, Elnusanews - Peryataan Bupati Minahasa Tenggara beberapa waktu yang lalu, dimana akan mengusut dan memenjarahkan para pihak pelaku berkatifitasnya tambang ilegal mendapat apresiasi dari Sulut Corruption Wacth (SCW).
“Kami sangat mengapresiasi tindakan sari Bupati James Sumendap SH yang akan membentuk tim khusus untuk mengusut oknum-oknun yang diduga menjadi cukong dalam berlangsungnya aktivitas Penambang Emas Tanpa Izin (PETI).” Ujar Koordinator Sulut Corruption Wacth (SCW) Deswerd Zougira, Selasa 22/1/2019.
Dia menilai langkah ini tidak berlebihan mengingat Mitra adalah wilayah yang terpapar peti.
Tetapi, dirinya menghimbau sebaiknya harus ada koordinasi dengan Gubernur, karena kompkeksnya masalah. Sebab dari laporan yang diterima SCW ada banyak oknum berada di balik beroperasi PETI. Sehingga Bupati juga bisa meminta bantuan Kapolda untuk bersama menertibkan PETI," terangnya.
Selain itu, Deswerd juga mengatakan bahwa dampak dari PETI ini sangat senagat merugikan Kabupaten Mitra itu sendiri, dimana selain berdampat pda kerusakan lingkungan aktifitas peti ini juga menjadi pemicu hilangnya pendapatan asli daerah (PAD) untuk mendapatkan pajak.
“Sebenarnya apabila dikelola secara resmi akan menyumbang PAD (pendapatan asli daerah, Red) yang besar. Itu sebabnya, agar daerah tidak terus rugi karena hilangnya pendapatan karena PETI. Maka peti harus ditertibkan," tegasnya.
Selaku koordinator SCW dirinya sangat menyayangkan janji Gunernur beberapa waktu lalu yang hendak menertibkan peti. Namun hingga kini tak kunjung dilakukan.
“Nah dari sini kami menagih janji Gubernur. Apalagi maraknya aktivitas PETI terkesan hanya didiamkan," ujarnya. (Jo)
“Kami sangat mengapresiasi tindakan sari Bupati James Sumendap SH yang akan membentuk tim khusus untuk mengusut oknum-oknun yang diduga menjadi cukong dalam berlangsungnya aktivitas Penambang Emas Tanpa Izin (PETI).” Ujar Koordinator Sulut Corruption Wacth (SCW) Deswerd Zougira, Selasa 22/1/2019.
Dia menilai langkah ini tidak berlebihan mengingat Mitra adalah wilayah yang terpapar peti.
Tetapi, dirinya menghimbau sebaiknya harus ada koordinasi dengan Gubernur, karena kompkeksnya masalah. Sebab dari laporan yang diterima SCW ada banyak oknum berada di balik beroperasi PETI. Sehingga Bupati juga bisa meminta bantuan Kapolda untuk bersama menertibkan PETI," terangnya.
Selain itu, Deswerd juga mengatakan bahwa dampak dari PETI ini sangat senagat merugikan Kabupaten Mitra itu sendiri, dimana selain berdampat pda kerusakan lingkungan aktifitas peti ini juga menjadi pemicu hilangnya pendapatan asli daerah (PAD) untuk mendapatkan pajak.
“Sebenarnya apabila dikelola secara resmi akan menyumbang PAD (pendapatan asli daerah, Red) yang besar. Itu sebabnya, agar daerah tidak terus rugi karena hilangnya pendapatan karena PETI. Maka peti harus ditertibkan," tegasnya.
Selaku koordinator SCW dirinya sangat menyayangkan janji Gunernur beberapa waktu lalu yang hendak menertibkan peti. Namun hingga kini tak kunjung dilakukan.
“Nah dari sini kami menagih janji Gubernur. Apalagi maraknya aktivitas PETI terkesan hanya didiamkan," ujarnya. (Jo)
0 komentar:
Post a Comment