Dengan keputusan bupati tersebut ketua LSM Forum Peduli Minahasa Utara (FORPMITRA) Husein Tuahuns angkat bicara. Menurutnya, seharusnya kita memberikan pendidikan yang baik bagi masyarakat.
"Jadi SK bupati yang tidak ditarik sangat baik. Pertama marwah Kabupaten Minut itu terlindungi. Kalau tidak pasti marwah pimpinan seperti diinjak-injak, yang kedua ada aspek phsikologi orang yang dilantik kemudian dia tidak duduk karna persoalan yang ece-ece, ini secara phsikologi dia terganggu baik keluarga, pribadi dan yang melekat terhadap dirinya karena dia itu wakil ketua NU. NU terus telepon ke saya terkait masalah ini. Dan yang ke tiga ini menjadi yurisprudensi bagi desa-desa lain, karena desa lain akan berbuat sama dengan di Tontalete dan. menciptakan efek domino," beber Tuahuns.
Lanjut Tahunus, pihaknya menuntunt untuk Penjabat segera menjalankan tugasnya, sebab ini kalau SK sudah sah DPR jangan membuka ruang lagi. DPR itu hanya membuka ruang konflik, DPR itu harus mengaminkan. Karena sesuai dengan kajian ada undang-undang 6 tahun 2018 ada undang-undang lain juga yang menguatkan itu jadi, menurut Tuahuns ini sudah benar dan Camat itu tidak perlu disalahkan.
"Camat itu tidak salah dalam hal ini, Camat ini dalam posisi hanya mengajukan dan eksekusinya ada di pimpinan dalam hal ini Bupati. Jadi Camat tidak bersalah. Dan yang terakhir tugas Penjabat ini tidak perlu dipermasalahkan karena ini hanya sebatas mengisi kekosongan Pemerintahan sekaligus mempersiapkan pemilihan Kumtua," tutup Tuahuns.(Tommy)
0 komentar:
Post a Comment