“Kebijakan Bupati yakni laporan belanja yang transparan di setiap SKPD ditempelkan di papan kantor masing-masing pada setiap minggu, tentunya hal ini kami sangat apresiasi,” ujar Budi Waluya yang adalah Kepala Koordinator Unit Supervisi KPK RI wilayah IX meliputi Sulut, Sulteng, Malut dan Maluku.
Dikatakanya bahwa, pihaknya sangat mendukung dan mengapresiasi inovasi tranparansi dan akuntabel seperti yang diberlakukan di Kabupaten Mitra.
“Ini patut kita dukung dan apresiasi karena tranparansi dan akuntabel ini juga merupakan bentuk pencegahan korupsi,” tandasnya.
Di lain pihak, Sumendap mengatakan bahwa penerapan kebijakan tranparansi ini di setiap SKPD dimaksudkan sebagai tindak pencegahan karena dengan keterbukaan ini maka masyarakat juga bisa memantau langsung laporan keuangan dan belanja setiap SKPD.
“Terkait tranpasransi saya kembali ke jaman dulu, dimana semua penganggaran dilaporkan secara terbuka di depan kantor. Selain itu, pengelolaan dana desa dan bos disampaikan ke Gereja dan Masjid setiap minggu. Jadi tidak ada yang ditutupi,” tukas Bupati JS saat menghadiri rakor kordinasi pencegahan korupsi terintergritas 2019 yang digelar di Rumah dinas Walikota Tomohon, Senin (23/4/2019).
(Jo)
0 komentar:
Post a Comment