MINUT, Elnusanews - Rabu (7/9/2022) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Utara (Minut) menyelenggarakan rapat paripurna di Gedung Paripurna DPRD Minut, dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan perubahan KUA PPAS.
Rapat yang dipimpin dan dibuka oleh ketua DPRD Denny Lolong merupakan hasil pembahasan dan finalis Rapat Banggae DPRD tentang KUA PPAS P-APBD Minut tahun anggaran 2022.
Ketua DPRD didampingi Wakil Ketua, Olivia Mantiri, dan Daniel Mathew Rumumpe, serta dihadiri oleh Bupati Minahasa Utara, Joune J.E. Ganda, Sekretaris Daerah Rivino Dondokambey, Forkopimda, para Anggota DPRD Minahasa Utara Kepala OPD di lingkungan Pemkab Minut, dan serta Camat se-Kabupaten Minahasa Utara.
Dalam Laporan Hasil Pembahasan KUA-PPAS P-APBD yang dibacakan Ketua DPRD Minahasa Utara, bahwa gejolak ekonomi global secara langsung mempengaruhi perekonomian nasional, untuk itu pemerintah merespon dengan mengeluarkan peraturan dan arah kebijakan baru dengan sasaran dan target yang harus di capai, antara lain; pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi yang harus dijaga stabil, sasaran tingkat kemiskinan, kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.
Dengan adanya perubahan asumsi pada pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten dalam hal ini TAPD Kab.Minut diminta untuk melakukan harmonisasi, penyesuaian dan penyelarasan sebagaimana perlunya pada anggaran dan belanja daerah, kata Denny Lolong.
Sementara itu, dalam sambutannya Bupati Joune berharap dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan KUA-PPAS P-APBD tahun anggaran 2022 ini pendapatan yang tercantum di dalam perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan proritas plafon anggaran sementara sudah termasuk dengan perubahan target pendapatan asli daerah.
“Dana alokasi khusus serta dana bagi hasil susai dengan peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021, tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, serta telah mengakomodir silpa tahun anggaran sebelumnya,” kata Bupati.
Lanjutnya, untuk belanja serta pembiayaan Tahun Anggaran 2022 yang disepakati bersama pada tahapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD akan disesuaikan dengan amanat peraturan menteri keuangan RI nomor 143/PMK.07/2022.
“Tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022 untuk periode bulan Oktober sampai akhir bilang Desember 2022,” kunci Bupati. (Tommy)
0 komentar:
Post a Comment