TOMOHON,Elnusanews - Wali Kota Tomohon Caroll Senduk dan Wakil Walikota Wenny Lumentut merombak sejumlah pejabat eselon II di lingkungan pemerintah setempat pada Sabtu (24/9/2022) kemarin.
Imbas dari perombakan itu terdapat beberapa posisi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT-P) yang kosong.
Sekretaris Daerah Kota Tomohon, Edwin Roring mengatakan, setidaknya saat ini terdapat beberapa posisi jabatan yang kosong untuk pejabat eselon II (dua).Terutama posisi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) atau jabatan JPT pratama.
“Memang ada beberapa posisi jabatan yang kosong saat ini usai pelantikan,” kata dia kepada elnusanews.com, Minggu (25/9/2022) via telpon.
Edwin Roring menyebut, setidaknya sejumlah jabatan kosong di perangkat daerah itu posisi kepala dinas dipimpin oleh pejabat pelaksana tugas (Plt).
Lebih jauh, dia memastikan kepala perangkat daerah yang dijabat seorang Plt juga memiliki kewenangan yang sama dengan kepala perangkat daerah definitif.
Mereka bisa menjalankan kewenangan dan mengambil keputusan dan tindakan strategis pada perangkat daerah yang dipimpin. Di samping itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, dan Surat Edaran BKN No 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas (Plt) dalam aspek kepegawaian, pegawai negeri sipil yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas paling lama tiga bulan. Jika masih kesulitan melakukan pengisian, dapat diperpanjang paling lama tiga bulan lagi.
“Kewenangan Plt masih sama seperti kepala dinas, dan bisa diperpanjang setiap tiga bulan” ungkapnya.
Edwin Roring memastikan dalam waktu dekat ini beberapa jabatan kepala SKPD yang kosong akan segera diisi oleh pejabat yang baru tapi melalui mekanisme seleksi terbuka (Selter).
"Seleksi terbuka ini merupakan kebutuhan organisasi yang biasa dilakukan, banyaknya pejabat yang mengisi jabatan pelaksana tugas (Plt) sehingga seleksi terbuka ini harus segera dilakukan agar tidak mengganggu kinerja Perangkat Daerah di Kota Tomohon," ujarnya.
Edwin menambahkan bahwa perangkat daerah yang kuat dan solid dapat terbentuk dengan adanya seorang pemimpin yang memiliki integritas tinggi terhadap amanah yang diembannya.
“Ingat jabatan itu bukan hak, jabatan itu amanah, siapapun yang nantinya menjadi pemimpin harus jadi pemimpin yang bermanfaat untuk organisasi yang dipimpin maupun bagi bawahannya. Seorang pemimpin harus bersifat selektif, akomodatif, serta integratif, sehingga mampu membangun sinergi di dalam perangkat daerah tersebut, semua ini semata-mata untuk mencapai tujuan bersama yaitu mensejahterakan masyarakat,” pungkasnya.
(ROKER)
0 komentar:
Post a Comment