Sangihe, Elnusanews- Setahun mengemban tugas sebagai Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe.dr Rinny Tamuntuan mampu membawa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesembilan kalinya. Sembilan opini yang sama diraih berturut-turut.
Penghargaan Opini WTP disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara Arief Fadillah S.E., M.M., CSFA dan dalam sambutannya mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Ia pun mengapresiasi Kabupaten/ Kota yang meraih Opini WTP.
"Kami mengapresiasi segala upaya yang telah dilakukan oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel." Ucap Arief
Ia mengungkapkan penghargaan tersebut diberikan setelah dilakukan serangkaian tahapan pemeriksaan LKPD oleh tim BPK dan pencapaian opini WTP. Arief Fadillah berharap hasil pemeriksaan yang disampaikan dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Adapun LHP terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022 itu diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Arief Fadillah S.E M.M, CSFA, kepada Penjabat Bupati.dr Rinny Tamuntuan didampingi Wakil Ketua DPRD Sangihe.Ferdy Sondakh di Kantor BPK Manado. Senin (15/5/2023).
Penjabat Bupati Sangihe, Rinny Tamuntuan mengungkapkan rasa syukur serta terima kasih atas nama seluruh warga sangihe.
"Tentunya capaian opini WTP ke - 9 tidak hanya kerja keras Pimpinan, namun dikesempatan ini kami perlu mengapresiasi usaha kerja keras dari Sekda, masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta arahan dari lembaga eksekutif DPRD Kabupaten Sangihe,"Ucap Tamuntuan.
Lanjut Bupati perempuan pertama di Kepulauan Sangihe dengan pengalaman tahun-tahun sebelumnya bukan berarti tidak baik namun kedepan diharapkan akan lebih baik lagi untuk setiap tugas dan tanggung jawab masing-masing.
"Memang untuk seluruh kabupaten/kota ada catatan dari Tim BPK RI yang perlu segera ditindaklanjuti selama kurun waktu yang diberikan selama 60 hari.Sehingga dalam hal ini tentu kembali diharapkan kerja sama yang baik, jika masih ada Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dari setiap dinas, harus segera diselesaikan dalam waktu dua bulan kedepan,"imbuh Tamuntuan.
Ditempat yang sama Wakil Ketua I DPRD Sangihe Ferdy Sondakh menyikapi perolehan opini WTP yang ke-9 Kabupaten Sangihe, menilai kerja sama antara permerintah daerah dan DRPD berjalan baik.
"Selaku pihak legislatif sangat bersinergi dan bersyukur karena setiap OPD sudah bekerja sama dengan baik sehingga hari ini hasil dari upayah mempertahankan opini WTP ke-9 secara berturut-turut bisa tecapai,"Kunci Sondakh (*)
0 komentar:
Post a Comment