SULUT, Elnusanews-Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe.dr Rinny Tamuntuan menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) program pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).di Ruang Mapalus kantor Gubernur Sulawesi Utara di Manado,"Kamis (27/07/203).
Upaya pemberantasan korupsi harus terus dilakukan secara masif seluruh Indonesia karena korupsi adalah musuh kita bersama" Tegas ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri saat menjadi Pembicara dalam Forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi
Forum RDP yang dihadiri Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandou, ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andy Silangen dan unsur Forkopimda Sulawesi Utara bersama seluruh Bupati/Walikota dilaksanakan atas inisiatif KPK RI yang sangat intens menekan angka kasus Korupsi di Indonesia.
Dalam pemaparannya, Firli Bahuri menekankan, angka kasus Korupsi yang melibatkan unsur pemerintahan dan DPR cukup tinggi sehingga harus ada upaya ekstra tegas dalam pencegahan dan ataupun penindakan.
"Dari 1615 orang Tersangka kasus Korupsi yang ditangani KPK, jumlah Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, Walikota dan unsur - unsur pemeritahan ternyata cukup tinggi dan hal ini cukup mengkhawatirkan karena kalau tidak dicegah dan ditindak tegas, kedepan Korupsi akan menjadi ladang yang subur bagi kepala - kepala daerah lainnya" Tegas Firli sambil berharap, hal itu tidak terjadi bagi kepala daerah di Sulawesi Utara.
Sementara itu, Pj Bupati Sangihe, dr. Rinny Tamuntuan bersama Bupati/Walikota lainnya terlihat serius menyimak pemaparan ketua KPK. (*)
0 komentar:
Post a Comment