Alasannya, lantaran Minahasa belum memiliki BUMD yang akan mengelola sarana transportasi tersebut, dan yang baru memiliki BUMD yang mengelola transportasi semacam itu adalah Sangihe atau Talaud, sehingga pemerintah harus terlebih dahulu melakukan kerjasama. "Kalau ada MOU baru bisa dikelola, karena menurut aturan seperti itu, tidak bisa dikelola oleh yang lainnya, dan saat ini kita belum memiliki di Minahasa belum ada BUMD makanya harus kerjasama," jelas Siby Sengkey Kepala Dishubinfokom Minahasa kepada Elnusanews.com, Senin (27/7).
Selain itu, menurutnya masih akan dibangun juga halte untuk bus air tersebut, untuk disinggahi sekaligus menjemput penumpang nanti. Untuk sementara menurutnya akan dibangun tiga halte di seputaran danau tersebut.
"Rencananya akan dibangun tiga halte, Tondano, Kakas, dan Eris, sementara itu dulu yang akan dibangun, kemungkinan yang lainnya akan menyusul, kalau sudah berkembang nanti," jelas dia.
Ia menjelaskan, jika semuanya sudah siap, bus air bantuan tersebut baru akan dioperasikan, namun sebelumnya juga akan dibuat jalur, sebab di danau tersebut ada jaring milik warga yang dipasang, sehingga terlebih dahulu harus dipindahkan, supaya tidak mengganggu.
"Jelas nanti kita akan koordinasi dengan nelayan, supaya mereka memindahkan jaring mereka, pada jalur bus air, supaya nanti tidak mengganggu jalur bus air tersebut, dan bersama masyarakat kita mendapat keuntungan," jelas dia.(jeffry)
0 komentar:
Post a Comment