SULUT,Elnusanews - Belum meratanya penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang didengung-dengungkan oleh Pemerintah Pusat lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia diakibatkan karena adanya hambatan dalam pendistribusian ke setiap desa-desa yang ada di Sulut.
 |
| Foto : Jendri Sualang SPd MAP |
Hal tersebut diakui oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), melalui Kepala Bidang (Kabid) Tenaga Pendidik dan Kependidikan (TPK) Diknas Sulut, Jendri Sualang SPd MAP, saat diwawancarai oleh sejumlah wartawan diruang kerjanya, Selasa (30/8/16) siang.
" Di Sulut sendiri untuk calon penerima KIP ada sekira 143.148 penerima. Jadi untuk KIP sendiri ini dilelang, pemenang lelang ini berkewajiban harus sampai pada penerima, hanya saja sampai sekarang ini mereka hanya membawa KIP ini pada tingkatan desa dan kelurahan. Jadi tidak sampai kepada penerima," jelas Sualang.
Dikatakan Sualang, untuk program indonesia pintar ini merupakan program nasional atau program unggulan dari pada Presiden Jokowi-JK.
" Nah program unggulan ini tentunya harus direalisasikan dengan program provinsi juga tehnisnya adalah ODSK (Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan). Jadi program indonesia pintar ini produknya adalah KIP," tukasnya.
Dijelaskan Sualang, untuk mekanisme pencairan KIP sendiri dikategorikan berdasarkan tingkatan pendidikan mulai SD sebesar Rp. 450.000, SMP Rp 750.000, SMA Rp 1.000.000 untuk SD/SMP dicairkan di Bank BRI dan SMA dicairkan di Bank BNI.
" Ternyata di seluruh indonesia KIP bermasalah karena sampai saat ini belum 100 persen berada kepada calon penerima, sementara harus dituntaskan pada bulan agustus ini, supaya calon penerima ini bisa bersekolah," ungkapnya.
Sualang pun menghimbau bagi semua stakeholder pendidikan agar dapat bisa membantu dalam pendistribusian KIP.
" Jadi untuk para Kepsek, Guru-guru, pengawas serta tenaga pendidikan lainnya harus jemput bola serta berkoordinasi dengan desa kelurahan supaya melihat nama anak-anak yang harus menerima kip," pungkas Sualang sembari menambahkan dalam penanggulangan kemiskinan negara harus hadir bukan hanya sebagai pendamping tetapi harus membantu masyarakat. (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment