DEPROV,Elnusanews - Warga di Desa Tateli III mengeluhkan kurangnya air bersih dikarenakan adanya kegiatan eksploitasi hutan batu di daerah tersebut, bahkan tak tanggung-tanggung kegiatan ekploitasi batu tersebut berdiri diatas daerah aliran sungai. Tidak hanya itu perusahaan tersebut juga menolak warga desa untuk bisa bekerja di perusahaan tersebut.
Hal tersebut diungkapkan salah satu warga saat Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Inggried JNN Sondakh SE MM, melaksanakan Reses II Tahun 2016 di Daerah Pemilihan (Dapil) yakni Minahasa Tomohon.
Selain mengeluhkan permasalahan tersebut warga desa juga mengeluhkan beberapa hal yang mendasar seperti belum meratanya pembangunan infrastruktur di desa Minahasa Barat (Minbar), masalah belum meratanya pembagian Kartu Indonesia Sehat (KIS), sampai dengan masalah pendidikan.
Menanggapi keluhan dari para warga tersebut, politisi yang diusung oleh partai berlambang beringin ini berjanji akan menyampaikan aspirasi ataupun keluhan dari warga desa dan akan memperjuangkannya saat pembahasan di parlemen nanti.
" Apa yang menjadi keluhan dan permintaan bapak dan ibu, akan saya perjuangkan meski itu bukan bagian dari komisi saya, tapi akan saya sampaikan ke teman-teman di parlemen karena itu memang menjadi kewenangan provinsi. Begitu juga dengan permasalahan lainnya,” pungkasnya. (RaKa)
 |
| Foto: Inggried JNN Sondakh SE MM |
" Desa Tateli III terkenal dengan air bersih, tapi saat ini hampir 50 persen masyarakat tidak bisa menikmati lagi air bersih karena adanya eksploitasi hutan batu di desa Tateli dan rata-rata berdiri di seputaran aliran sungai. Bahkan ada perusahaan yang berdiri di tengah aliran sungai. Selain itu perusahaan tersebut bahkan tidak lagi menggunakan tenaga kerja setempat dan menolak masyarakat setempat untuk bisa mengais rejeki di daerah tersebut," keluh salah satu warga.
Selain mengeluhkan permasalahan tersebut warga desa juga mengeluhkan beberapa hal yang mendasar seperti belum meratanya pembangunan infrastruktur di desa Minahasa Barat (Minbar), masalah belum meratanya pembagian Kartu Indonesia Sehat (KIS), sampai dengan masalah pendidikan.
" Minbar dalam hal pembangunan dianggap sebelah mata oleh pemerintah Kabupaten Minahasa, padahal Minbar merupakan daerah pemasok PAD," ungkap warga desa.
Menanggapi keluhan dari para warga tersebut, politisi yang diusung oleh partai berlambang beringin ini berjanji akan menyampaikan aspirasi ataupun keluhan dari warga desa dan akan memperjuangkannya saat pembahasan di parlemen nanti.
0 komentar:
Post a Comment