Kondisi kantor yang terletak di samping Rumah Dinas Wakil Walikota itu masih berantakan. Meski pengerjaan bagian luar sudah hampir selesai, namun sisa-sisa material tampak masih berserakan. Pemandangan lebih parah terlihat di bagian dalam kantor. Alih-alih sudah tahap finishing, pengerjaan dinding dan lantai tampak belum apa-apa. Belum lagi dengan atap kantor yang terlihat masih bolong di beberapa sudut.
Ironisnya disaat bersamaan, para pekerja proyek terlihat tidak beraktifitas. Mereka hanya duduk santai sambil berbincang-bincang satu sama lain. Padahal sesuai informasi di papan proyek, waktu pengerjaannya tersisa dua hari lagi.
Nah, menyikapi hal ini, Ketua LSM Lumbung Informasi Rakyat, Sany Kakauhe, menyampaikan kritikannya. Menurut dia, kontraktor pelaksana proyek itu tidak profesional.
" Ini jelas kesalahan kontraktor. Setahu saya waktu pelaksanaan proyek itu 100 hari kalender, tapi herannya tidak bisa selesai. Untuk itu saya mendukung pemerintah menjatuhkan sanksi bagi kontraktor ," tegasnya.
Ia tak setuju jika pelaksanaan proyek ini diberi adendum (tambahan waktu_red). Pasalnya menurut ketentuan yang berlaku, adendum hanya diberikan jika ada faktor force majeur.
" Salah satu unsur force majeur adalah bencana alam. Tapi sesuai kenyataan yang ada, selama proyek berlangsung tidak terjadi bencana alam. Sehingga jika kontraktor diberi adendum, itu jelas sebuah kesalahan. Itu sama saja kongkalikong antara panitia dan kontraktor ," sorot Sany.
Sayangnya perihal sorotan ini, Lucky Marentek selaku bos CV Carin Jaya yang melaksanakan proyek tersebut, belum dapat dikonfirmasi. Ponselnya tidak aktif saat dihubungi berkali-kali.
Sebagaimana data diperoleh, proyekrehabilitasi Kantor Inspektorat ini dimulai tanggal 8 September lalu. Dengan masa kerja 100 hari kalender, berarti batas pengerjaan proyek jatuh pada Sabtu (17/12/2016) besok. Namun melihat kondisi yang ada, besar kemungkinan proyek senilai Rp 695.400.000 itu tak akan selesai tepat waktu. (Rego)
0 komentar:
Post a Comment