Kedatangan Pj Bupati dr. Rinny Tamuntuan ini, didampingi ketua DPRD Sulut dr. Fransiscus Andi Silangen,Sp.B, KBD, Kadis Perikanan Ronal Izaak, AP, M.Si melakukan audensi dengan Direktur Sumber Daya Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Ridwan Mulyana bersama dengan Kasubbag yang ada di Direktorat tangkap dalam rangkaian pengajuan proposal bantuan perikanan khusus untuk nelayan di Kabupaten Kepulauan Sangihe
Pada kesempatan ini Pj. Bupati dr. Rinny Tamuntuan memaparkan beberapa hal yang mendasar diantaranya, kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Sangihe, kondisi sarana prasarana tangkap mulai dari alat tangkap dan sarana prasarana penunjang seperti yang ada di SKPT Kampung Dagho kemudian pada dua unit pengelolaan ikan di SKPT Dagho.
Menyangkut Cold Storage dengan Kapasitas-kapasitas produksi yang ada, selanjutnya menyangkut dengan stasiun pengisian bahan bakar agar supaya dapat di fungsikan.
"Tempat Pelelangan dan penjualan ikan agar supaya bisa dapat dilakukan pembangunan dengan merubah lokasi yaitu bukan lagi di Dagho tetapi di Tahuna dengan indikator bahwa pola gerak dari para nelayan untuk menjual ikan lebih cenderung ke Kota Tahuna, hal ini dikarenakan faktor-faktor tertentu dimana ketika akan melakukan penjualan di Tahuna bisa sekaligus melakukan pengisian bahan bakar dan juga dapat membeli kebutuhan pokok lainnya," kata Tamuntuan.
"Dari beberapa usulan yang telah disampaikan sudah di setujui dan akan dikomunikasikan untuk perubahan serta pelaksanaan pembangunannya baik di tahun 2023 maupun 2024. Kemudian diusulkan juga untuk kapasitas dari produksi perikanan yang ada di Sangihe memerlukan satu kebijakan yakni ekspor ikan hasil tangkapan nelayan ke negara Jepang secara langsung dengan memanfaatkan kerjasama pemerintah Sulawesi Utara melalui Gubernur Olly Dondokambey dengan Jepang berupa penerbangan dari Manado ke Narita. Sepanjang bulan ini sudah 3 kali melakukakan ekspor ke Jepang lewat penerbangan dan itu sangat disupport oleh Ditjen Tangkap. Kemudian untuk sarana dan prasarana alat tangkap seperti kapal-kapal mulai dari O-6 GT, 6 GT sampai 20 GT itu juga masih kurang di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hal ini diharapkan dapat di suport oleh Pemerintah Pusat lewat proposal yang telah diserahkan ke Kementerian KKP Ditjen Perikanan Tangkap untuk dapat memfasilitasi sarana prasarana tersebut. Seperti untuk pembangunan perahu dari O-6 GT dan 6-30 GT kemudian juga untuk penangkapan ikan terukur adalah hal yang menjadi komitmen dan konseren Ditjen KKP dimana didorong supaya dengan adanya penangkapan ikan terukur menjadikan ketersediaan sumber daya ikan akan sangat dimungkinkan sampai dengan beberapa tahun kedepan di Kabupaten Kepulauan Sangihe."jelas Tamuntuan.
Untuk penangkapan ikan terukur sendiri ada kearifan lokal terutama di Kecamatan Tatoareng di pulau Para yang menangkap ikan ikan dengan bahan tradisional menggunakan seke.
Hal ini sangat disuport oleh Ditjen KKP karena penangkapan itu menggunakan alat tradisional dan tidak merusak lingkungan dan ekosistem yang ada dilokasi penangkapan kelompok nelayan maju.
Ada dua kampung yang diusulkan oleh Pj Bupati yaitu Kampung Barangka dan Makalekuhe, dengan harapan di tahun 2023 bisa mendapatkan bantuan.
"Karena pada tahun 2022, cuman ada satu Kampung yaitu Kampung Batunderang dan sudah sering menerima bantuan-bantuan sehingga memohon untuk tahun 2023 ataupun 2024 bisa dimasukan dua Kampung tersebut dalam program Kampung nelayan maju. Masih ada usulan-usulan yang akan dimasukan untuk penambahan-penambahan dari program Kampung nelayan maju, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih terukur dan fokus dalam pemberian bantuan dan manfaat baik peningkatan perekonomian maupun sarana prasarana lainnya."pungkas Tamuntuan.
Sementara itu Ketua DPRD Sulut dr. Fransiscus Andi Silangen menjelaskan bahwa penekanan terhadap SKPT yang sudah terbentuk hampir 7 tahun berfungsinya SKPT memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap masyarakat nelayan dimana nilai tukar rupiah menjadi salah satu indikator dalam pendapatan rumah tangga nelayan itu sendiri.
"Untuk meningkatan pendapatan tersebut dibutuhkam sarana prasarana daripada alat tangkap maupun dampak-dampak dari SKPT karena di dalamnya terdapat dua perusahaan pengelolaan penangkapan ikan, kemudian dalam hal kebijakan-kebijakam dari pada KKP," kunci Silangen diakhiri dengan penyerahan proposal yang diusulkan.
(OpMud)
0 komentar:
Post a Comment