SHS Minta Sejumlah Kepala Daerah Berhubungan dengan KPK

SHS Sesalkan Ketidakhadiran Sejumlah Kepala Daerah pada Kegiatan Penyerahan  Dokumen Perizinan Pertambangan Mineral dan Batu bara oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Bupati Minsel Tetty Paruntu Dihadapan Gubernur Sarundajang saat Menyerahakan Dokumen Perizinan Pertambangan dan Mineral.

SULUT,Elnusanews – Gubernur  Sulawesi utara DR Sinyo Harry Sarundajang menyayangkan sikap para sejumlah kepala daerah kabupaten kota yang tidak mau hadir pada kegiatan penyerahan  dokumen perizinan pertambangan mineral dan batu bara oleh pemerintah kabupaten / kota kepada pemerintah provinsi Sulawesi utara yang digelar oleh Dinas ESDM tepatnya di ruang CJ.Rantung Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Rabu(8/7).

Sejumlah Kepala Daerah Saat  Menghadiri Acara Penyerahakan Dokumen Perizinan Pertambangan dan Mineral.

Pasalnya, dari undangan yang edarkan oleh Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 12 kabupaten kota yang memiliki pertambangan dan mineral, hanya di hadiri 4 kepala daerah kabupaten kota se sulut.

Gubernur Sarundajang  kepada wartawan mengatakan kegiatan penyerahan  dokumen perizinan pertambangan mineral dan batu bara oleh pemerintah kabupaten / kota kepada pemerintah provinsi sulawesi utara sangat penting yang tidak bisa ditunda lagi.

‘’Mohon maaf mungkin mengganggu tugas-tugas bupati dan walikota, sebenarnya saya tahu tidak terlalu menggangu, karena ini memang harus dihadiri langsung sebab itu yang tidak hadir saya tidak menandatangani,’’ kata Gubernur Sarundajang.

Dikatakan Gubernur, ini bukan sesuatu yang mengada-ngada tapi penyerahan ini di monitor oleh KPK. Karena itu juga mungkin para kepala daerah yang sudah mengikuti pertemuan dengan KPK hal ini sudah diketahui, sewaktu-waktu bisa diserahkan.

‘’Dan pasti hari ini kami akan laporkan yang tidak menghadiri, apalagi tidak menandatangani. Yang lain, saya mohon maaf kalo saya laporkan ini. Sebab itu, saya mohon yang tidak hadir, Kalau ada perbaikan segera diperbaiki, kalau tidak juga usulkan apa adanya,’’ungkap Gubernur Sarundajang.

Ditambahkan Gubernur, sampai saat ini para kepala daerah tidak ada berita. ''Makanya saya tentu tidak mengerti karena, inikan juga permintaan KPK, bahwa kita laksanakan sesuai UU 23 tahun 2014, khususnya disebutkan dalam pasal 11,15, 404 dan ini wajib. Sebenarnya waktu ini, waktu yang terakhir penyerahan dokumen perizinan pertambangan mineral dan batu bara oleh pemerintah kabupaten/kota kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi utara,'' pungkas orang nomor 1 di sulawesi utara ini. (roker)

5:37 PM