MANADO, Elnusanews - Polemik di Pulau Bangka seakan tidak pernah menemui titik terang, meski banyak pihak mengklaim bahwa masuknya perusahaan tambang biji besi PT MMP (Mikgro Metal Perdana) akan memberikan manfaat bagi para penduduk atau masyarakat Pulau Bangka, namun faktanya sampai sekarang masyarakat yang ada di pulau tersebutlah yang dirugikan.
 |
| Foto : Taufik Tumbelaka |
Menurut pengamat politik dan pemerintahan Sulut Taufik Tumbelaka, kisruh Pulau Bangka disebabkan karena pemerintah tidak memiliki sikap tegas dan bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di Pulau Bangka tersebut.
Secara eksklusif kepada Elnusanews, Tumbelaka mengatakan bahwa sejauh ini dirinya menduga kisruh di Pulau Bangka sengaja diciptakan oleh pihak-pihak yang ingin mengeruk keuntungan dari operasional PT MMP lewat oknum oknum tertentu. Padahal masyarakat Pulau Bangka, baik masyarakat yang menyetujui adanya tambang ataupun masyarakat yang menolak tambang selama ini memiliki hubungan emosional yang baik.
" Saya pribadi menduga bahwa ada beberapa oknum baik yang pro ataupun kontra tambang yang aktif menyuarakan Pulau Bangka hanya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang ingin mengeruk keuntungan tertentu," tukas Tumbelaka.
Diceritakannya bahwa dirinya pernah melalukan observasi di Pulau Bangka, bahkan dirinya pun berbaur langsung dengan masyarakat Pulau Bangka, baik masyarakat pulau yang menyetujui adanya tambang ataupun masyarakat yang menolak tambang dan dirinya diterima baik oleh kedua masyarakat yang berbeda pemahaman tersebut.
" Jadi saya pernah melakukan observasi dikedua masyarakat tersebut dan masyarakat Pulau Bangka menerima kehadiran saya disana. Bahkan saya sendiri sempat membangun tempat sampah di Pulau Bangka dalam upaya membatu masyarakat disana dalam hal mengatasi masalah kebersihan lingkungan," paparnya.
Diingatkannya, jika pemerintah memutuskan menolak ataupun menerima pengoperasian PT MMP melakukan eksplorasi dan eksploitasi biji besi di Pulau Bangka maka ada kensekuensi yang harus diterima oleh pemerintah.
“ Perlu adanya studi, keuntungan dan kerugiannya apa jika ada tambang, sebaliknya apa untung dan rugi jika tidak ada tambang. Terutama dampak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob) bagi masyarakat Pulau Bangka. Intinya pemerintah harus mengambil sikap, karena tidak mungkin mereka (PT MMP/Investor) ada disini jika tidak ada yang mengundang,” jelas Tumbelaka sembari menambahkan harus ada manajemen resiko (Risk Management).
Jika dikaitkan dengan pembahasan Rancangan Peraturan daerah (Ranperda) Zonasi dan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) yang sementara di godok oleh DPRD Sulut, Tumbelaka menantang para anggota legislator sulut untuk secara bersama-sama turun kelapangan dan melihat langsung bagaimana kondisi dan situasi yang ada di Pulau Bangka tersebut.
" Anggota dewan kiranya jangan hanya mendengar dari beberapa pihak saja melaikan harus turun dan melihat langsung kelapangan agar supaya tahu bagaimana kondisi masyarakat yang ada di Pulau Bangka, kalau perlu menginap di pulau itu beberapa hari supaya mendapat gambaran yang lebih utuh tentang situasi dan kondisi yang ada disana" pungkasnya.
Tumbelaka juga mengaku bahwa dirinya menyampaikan hal ini bukan semata-mata karena dirinya pro tambang ataupun sebaliknya menolak tambang, melainkan dirinya merasa prihatin karena permasalahan di pulau tersebut seakan-akan tak kunjung selesai. Sedangkan dampak langsung dari pro kontra ini justru dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat yang sebenarnya tidak sedikit dari mereka yang bersaudara. (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment