SULUT,Elnusanews - Wakil Gubernur Sulut Drs Steven Kandouw mengakui kawasan
perbatasan masih tertinggal. Untuk memajukanya perlu perhatian serius
dari semua pihak.
Pada pertemuan Uji Sahi UU
Pengelolaan Kawasan Perbatasan yang digelar Komite 1 DPD RI yang
dipimpin Wakil Ketua Komite 1 Benny Ramdhani dengan jajaran Pemprov
Sulut, unsur Forkopimda Sulut, Wakil Bupati Sitaro Siska Salindeho dan
dua personil Anggota Dekab Sangihe Helmut Hontong (Ketua Komisi 1) dan
Merry Pukoliwutang (Ketua Fraksi Golkar) di ruang rapat CJ Rantung
Selasa (21/06).
Wagub secara lugas membeberkan berbagai permasalahan krusial di daerah perbatasan.
Menurut Wagub, tiga Kabupaten di Nusa Utara yakni Kepulauan Sangihe, Talaud dan Kepulauan Sitaro masuk lima besar daerah termiskin di Sulut.
"Dari 15
indikator kemiskinan dari BPS, seluruhnya dimiliki warga miskin di sana
antara lain kurangnya tenaga dokter, air bersih, serta sandang, pangan
dan papan. Singkat kata wilayah perbatasan kepulauan butuh perhatian
serius," beber Wagub.
Belum lagi terhadap akses pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan masih sangat rendah bahkan tidak ada. Tiga Kabupaten Kepulauan ini lanjut Wagub memiliki fiskal rendah.
"APBD dari tiga Kabupaten ini di bawah 5 persen. Dengan kondisi ini, kita
tidak bisa berharap lebih Pemda di sana bisa melakukan penetrasi
maksimal terkait pengentasan kemiskinan," kata Wagub.
Selanjutnya Wagub mengelaborasi permasalahan keamanan dan pertahanan di daerah perbatasan. Ia menyentil permasalahan penduduk yang dikenal Sangihe Philipina (Saphi) atau Philipina Sangihe (Phisang, dimana status kewarganegaraan sampai aekarang masih belum jelas.
Wagub juga
menyinggung adanya anasir-anasir dari kelompok fundamentalis yang
menjadikan wilayah perbatasan Nusa Utara sebagai pintu masuk maupun
pintu keluar para teroris dan pemerintah pusat kurang serius mengatasi
masalah tersebut.
Sebelumnya Benny Ramdhani mengungkapkan bahwa pertemuan ini merupakan
reuni dengan Wagub Steven Kandouw karena pernah sama-sama duduk di DPRD
Sulut selama tiga periode.
"Kami sudah beberapa hari berada di Sulut, dan kami sudah mendatangi jantungnya perbatasan di negara ini yakni di Kabupaten Kepulauan Talaud untuk memotret langsung kondisi wilayah dan kehidupan masyarakat di bumi porodisa, karena undang-undang yang ada belum mampu mengakomodir daerah perbatasan.
Ramdhani juga mengakui bahwa fakta empiris sampai hari ini ada ketimpangan antara kawasan barat san timur, atau jawa dan luar jawa, daratan dan kepulauan contoh Talaud tidak memilili legitimasi karena undang-undang belum mampu mengakomodir daerah perbatasan.
Brani juga menyebutkan kalau selama ini semua regulasi di potret dari istana Presiden atau lembaga pemerintah pusat terkait, tapi sekarang berbeda di potret langsung dari Jakarta sehingga betul-betul kita mengetahui kondisi daerah yang sesungguhnya.
Indonesia Timur itu berbicara perbatasan didalamnya juga berbicara Sulawesi Utara karena memiliki tiga daerah perbatasan, ujar Ramdhani sembari menambahkan, melalui pertemuan ini diharapkan mendapat berbagai masukan dalam penyempurnaan RUU ini.
(ROKER).
0 komentar:
Post a Comment