DEPROV,Elnusanews - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (SULUT), untuk kelima kalinya menyabet predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sulut untuk Tahun Anggaran (TA)2015.
Predikat OWT sendiri diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut), kepada pemprov Sulut lewat rapat paripurna dalam rangka Penyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2015, Kamis (16/6/16).
Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw, anggota 6 BPK RI, Prof. Dr Bahrullah Akbar menyampaikan bahwa, pemeriksaan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas Kewajaran Laporan Keuangan Provinsi Sulut tahun 2015, dengan meperhatikan kesesuaian Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP).
“ Jumlah laporan keuangan yang disajikan berubah dari 3 laporan menjadi 7 laporan. Yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca laporan operasional, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan,” papar Bahrullah.
Lebih lanjut Bahrullah menambahkan bahwa meski pempros Sulut mendapatkan WTP namun, Ia (Bahrullah) mengakui bahwa BPK masih menemukan permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian pemerintah Provinsi Sulut. Diantaranya adalah pengelolaan dan penatausahaan aset tetap pemerintah Provinsi Sulut belum memadai.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulut, Steven O E Kandouw dalam sambutannya menjelaskan bahwa berterima kasih kepada seluruh jajaran SKPD yang sudah bekerja keras, berusaha memperbaiki laporan awal pemeriksaan BPK.
" Saya selama ini terus mewanti-wanti Kepala SKPD untuk memacu perbaikan laporan keuangan yang pada akhirnya bisa kembali meraih predikat Opini WTP," ujarnya.
Namun demikian, orang nomor dua di Sulut ini mengingatkan agar kita tidak cepat merasa puas diri, karena ini merupakan awal manis di pemerintahan saya dan Pak Olly (ODSK), yang baru empat bulan lebih menahkodai perahu Nyiur Melambai ini.
Disisi lain, Wagub Kandouw mengakui bahwa kelemahan dalam pengelolaan aset tetap belum mantap. Wagub Kandouw meminta kepada DPRD Sulut untuk membentuk Pansus aset sekaligus mengimbau agar DPRD Sulut juga mengikuti pembekalan-pembekalan keuangan, agar kedepan bisa memahami proses pengelolaan keuangan pemerintah daerah. (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment