Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Siswa Rahmat Mokodongan mengatakan keterlambatan gaji 13 dan 14 lingkup Pemprov Sulut disebabkan karena para Kepala SKPD dan Bendahara SKPD dinilai lambat memverifikasi administrasinya.
"Ini tergantung bendahara SKPD masing-masing. Semua pegawai tau, pengurusan gaji 13 dan 14 ini titik sentralnya ada SKPD yaitu Bendahara," ungkap Sekprov kepasa elnusanews.com, Selasa (28/6/2016)
Lanjut Sekprov menyebutkan bendahara SKPD itukan tau semua administrasinya.
"Ini tergantung bendahara semuanya untuk pembuatan daftar gajinya. Mau cepat atau lambat tergantung bendahara. Bagaimana Badan Pengelola Keuangan mau keluarkan uang sejumlah ratusan juta ataupun miliaran rupiah kalaupun dokumen tidak ada," Kata Mokodongan.
Mokodongan menegaskan lagi Ini semua kesalahan bendahara SKPD termasuk Kepala SKPD yang dinilai lambat menangani masalah ini.
(ROKER)
0 komentar:
Post a Comment