 |
| Foto : Rita Lamusu Manoppo |
DEPROV,Elnusanews - Ratusan karyawan Coca Cola dari PT Bangun Wenang Beverages Company, Kamis (16/06) kemarin, melakukan aksi demo damai di Gedung DPRD Sulawesi Utara (Sulut).
Para Karyawan menuntut hak mereka yang belum dipenuhi oleh PT. Bangun Wenang Beverages Company.
“Karyawan adalah manusia yang masih ingin hidup, tidak seharusnya mereka mati kelaparan dilumbung padi. Untuk itu, diserukan kepada pejabat legislative, eksekutif serta TNI AD, AL dan AU agar melindungi hak hidup mereka, sekaligus dilakukan penegakan supremasi hukum, serta menindak secara tegas setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh siapa pun, tanpa memandang bulu, seperti yang dilakukan PT Bangun Wenang Beverages Company kepada karyawannya,” ujar Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Bangunan dan Pekerjaan Umum SPSI Provinsi Sulut, Djhons Perry Sineri, yang juga sevagai Jubir dalam aksi demo.
Lanjut Sineri, iuran BPJS Ketenagakerjaan sudah kurang lebih satu tahun sebesar Rp. 440.008.481, belum disetor, padahal potongan tiga persen dari upah/gaji karyawan telah dipotong terus menerus setiap bulannya, terhitung sejak iuran bulan Juli 2015 sampai dengan iuran tanggal 22 Februari 2016 terbukti pula, PT Bangun Wenang Beverages Company telah menunggak iuran BPJS kesehatan, sudah kurang lebih empat bulan. “Sehingga iuran yang belum di setor adalah sebesar RP.121.477.775,- ,” bebernya lagi, sembari mengatakan bahw apihaknya meminta DPRD Sulut segera mengadakan hearing dengan pimpinan PT Bangun Wenang Beverages Company, agar hak-hak karyawan bisa diselesaikan dan membayar semua gaji yang menunggak, secara penuh dengan tidak bersyarat.
Menanggapi apa yang menjadi tuntutan para karyawan tersebut, anggota komisi IV DPRD Sulut, Rita Lamusu Manoppo saat diwawancarai oleh wartawan mengatakan bahwa dari DPRD Sulut sendiri akan menjadwalkan hearing dengan pihak coca cola corporate dan juga ICCI penyelesaina dari pada hak-ha karyawan ini
" Nantinya secara politik, kami akan merekomendasikan kepada pihak hukum kaitannya dengan barangkali ada hal-hal yang kami laporkan juga kaitannya dengan persoalan dari pada lisesnsi ini," tukasnya.
Lamusu juga menambahkan bahwa nantinya dalam hearing akan ikut dilibatkan dari BPOM.
" Jadi ada pihak BPOM yang akan kami sinkronkan dengan pihak polda nantinya. Nanti juga kami akan rekomendasikan langsung kepada mereka , kaitan barangkali ada hal-hal yang mengandung persoalan hukum didalammnya," pungkasnya. (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment