Kegiatan yang di gelar Bappeda Sulut itu telah di buka Asisten Perekonomian dan Pembangunan Drs Sanny Parengkuan serta di hadiri Kadis Kehutanan Ir Herry Rotinsulu, Kadis Diknas Aseano G Kawatu MSi, Kadis Sosial Dr Lisye G Punu MKes, Kadis Kesehatan Dr Jemmy Lampus, Kaban Ketahanan Pangan Ir Jemmy Kuhu, Kepala Bakorlu Ir Jefry Senduk, Kaban BKPM Dra Lynda Watania MSi, Kaban Pemberdayaan Perempuan dan Anak Ir Ernny Tumundo, serta Staf Ahli Gubernur.
Wagub Sulut Drs Steven Kandouw selaku Ketua Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam sambutan tertulis yang di sampaikan Parengkuan menyebutkan tujuan utama diselenggarakan agenda ini, ialah untuk memantapkan penyusunan dokumen stategis penanggulangan kemiskinan daerah operasi daerah selesaikan kemiskinan (SPKD-ODSK) Provinsi Sulut Tahun 2016-2021.
"Jumlah penduduk miskin di Sulut pada Tahun 2015 lalu mencapai 217 ribu jiwa lebih, yang bertambah sekitar 8,61 ribu jiwa dibanding dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2015 yang berjumlah 208,54 ribu. Persentase penduduk miskin di Sulut pada bulan September 2015 sebesar 8,98 persen, naik 33 persen dibandingkan kondisi Maret 2015 sebesar 8,65 persen," ungkap Wagub.
Selain itu kata Wagub kecenderungan peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin Sulut, terindikasi terjadi di daerah pedesaan di banding perkotaan. Pedesaan 12,10 persen sedangkan di daerah perkotaan sebesar 5,26 persen.
"Ini menunjukan bahwa masalah kemiskinan di Sulut masih dominan merupakan fenomena perdesaan , ujar Kandouw seperti di tuturkan Parengkuaan.
Kepala Bappeda Sulut Ir Roy O Roring MSi menambakan, komitmen Gubernur dan Wagub Sulut penurunan jumlah angka kemiskinan di Sulut hingga Tahun 2021 mendatang ditargetkan bisa mencapai 40 persen.
(ROKER)
0 komentar:
Post a Comment