Presiden mengungkapkan, Melihat keluhan dan informasi yang diberikan kepada dirinya, persoalan tersebut menjadi salah satu prioritas untuk secepatnya di selesaikan. Menurut Jokowi, bukan masalah urusan Rp10 ribu tetapi pungli telah membuat masyarakat Indonesia susah untuk mengurus sesuatu, atau misalnya di jalan dicegat, dimintai pungutan.
Demikian ditegaskan Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Koordinasi dengan Gubernur seluruh Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/10/2016) siang.
Presiden Jokowi mengingatkan, masalah pungli itu pada akhirnya akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang nantinya akan mengakibatkan menurunkan daya saing ekonomi Indonesia.
Diakui Presiden, bahwa pungli ini sudah bertahun-tahun, dan sudah dianggap sebuah hal yang normal, biasa, serta bangsa Indonesia permisif terhadap pungli itu. Oleh sebab itu, Presiden mengajak para Gubernur seluruh Indonesia untuk membicarakan langkah-langkah konkrit di daerah dalam rangka pemberantasan pungutan liar.
Sementara itu, Gubernur Olly menyatakan bahwa arahan dari Presiden Jokowi untuk mengatasi pemberantasan pungutan liar di wilayah sulawesi utara akan segera ditindaklanjuti sesuai aturan yang ada.
"Intinya pemerintah provinsi sulawesi utara akan memperketat pengawasan khususnya di kantor-kantor instansi pemerintah seperti kantor samsat, kantor pelayanan satu atap serta dukcapil dalam upaya untuk pemberantasan pungutan liar yang sedang marak terjadi di seluruh indonesia," kata Olly.
Rakor dengan Gubernur seluruh Indonesia itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, Jaksa Agung Prasetyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
(ROKER)
0 komentar:
Post a Comment