DEPROV,Elnusanews – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sulut, Danny H Sumolang akan meminta kepada pihak Mabes Polri untuk menindaklanjuti apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya baik disengaja ataupun tidak disengaja atau tidak sesuai dengan Keputusan MA terkait izin eksplorasi tambang yang ada di Pulau Bangka. Hal ini akan disampaikannya saat Komisi I akan melakukan kunjungan kerja ke Mabes Polri nanti.
Sumolang yang diwawancarai oleh wartawan seusai menghadiri kegiatan Focus Group Discusion yang dilaksanakan oleh AJI, Senin (31/10/16) siang menjelaskan bahwa, sebagai Legislator Dapil Minut-Bitung maka dirinya mempunyai konsen agar supaya apa yang ada di Pulau Bangka harus diselesaikan dan dikembalikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan."Nah, makanya ada kajian khusus, untuk itu komisi I DPRD Sulut dalam hal ini saya sebagai anggota komisi I mewakili Dapil Minut-Bitung tentunya kita punya konsen supaya apa yang ada di Pulau Bangka itu harus segera diselesaikan dan dikembalikan sesuai dengan PP 50 bahwa itu merupakan daerah pariwisata," paparnya.
Sumolang juga mengatakan, jika ada regulasi-regulasi yang selama ini memungkinkan pulau Bangka dijadikan daerah industri maka itu akan dikaji kembali komisi I.
"Apabila ada keputusan-keputusan pemerintah dalam hal ini mengeluarkan izin lantas bertentangan dengan fungsi lahan yang ada di Pulau Bangka, maka kami juga akan turut untuk sesegera mungkin ditangani oleh pihak terkait dalam hal ini pihak kepolisian," ungkapnya.
Dirinya pun menandaskan, jika ada persoalan inkonsistensinya produk hukum, bukan berarti itu merupakan cela untuk memberi ruang bagi investor untuk mengeksploitasi Pulau Bangka.
"akan tetapi justru inskonsistensi regulasi menjadi cela agar digunakan sebagai satu ruang untuk membela masyarakat," pungkasnya (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment