" Seharusnya gratis dan tidak dikutip biaya dari masyarakat. Tapi saat ini ketika mengunakan bus tersebut masyarakat wajib untuk membayar ," kata salah satu anggota DPRD Kota Bitung Habryanto Ahmad, kepada sejumlah wartawan, Selasa (25/10/2016).
Ia mengatakan, hal tersebut bukan terjadi kepada masyarakat saja dirinya juga pernah mengalami hal yang sama membayar sewa bus sebesar 1,5 juta, bahkan rekannya sesama anggota Dewan yakni, ibu Femmy Lumatauw mengalami hal yang serupa.
" Seharusnya setiap instansi pemerintah yang menerima kendaraan bantuan dari pemerintah pusat, tujuannya untuk membuka pelayanan masyarakat sekaligus meningkatkan ekonomi kreatif, bukan untuk disewakan bus bantuan dari kementerian. Yang seharusnya menggunakan bus tersebut tidak dikenakan tarif. Nah itukan dikatan pungli ," tegas politisi Partai Demokrat ini.
Selain itu, kata Acmad kendaraan tersebut tidak boleh disalahgunakan oleh Dishub dengan tetap mengacu pada petunjuk teknis yang diterima terkait penggunaannya.
" Kendaraan yang disalahgunakan dan tidak sesuai dengan peruntukkannya sebaiknya diberikan kepada wilayah tertentu seperti, Kelurahan Batu Putih Kecamatan Ranowulu yang lebih membutuhkan. Dan itu pun kebijakan dari kementrian ketika ada salah satu wilayah membutuhkan hal tersebut wajib pemerintah bantu dan diberikan kepada kelurahan yang lebih membutuhkannya ," terangnya.
Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bitung Arnold Karamoy, ketika dihubungi melalui via hp dinomor 08114306xxx dalam keadaan tidak attif. Sampai berita ini diturnkan hp Kadis dalam keadaan tidak aktif. (Rego)
0 komentar:
Post a Comment