DEPROV,Elnusanews - Dalam pembahasan Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) yang digelar, Senin (24/10/16) siang, Tim Panitia Khusus (Pansus) zonasi mempermasalahkan kewajiban untuk mensosialisasikan produk-produk hukum daerah yang dihasilkan oleh DPRD, karena menurut salah satu anggota pansus Eddyson Masengi, pemerintah dan DPRD tidak pernah mensosialisasikannya.
 |
| Foto : Suasana Rapat antara Pokja dan Pansus Zonasi |
"Secara total kewajiban kita menyusun perda bersama pemerintah kita tidak pernah mensosialisasikan," ujarnya.
Dikatakannya pula, dirinya sungguh prihatin karena ini merupakan tanggung jawab bersama.
Senada dengan Masengi, hal yang sama juga diungkapkan Ketua Pansus Zonasi, Edwin Y Lontoh. Dirinya mempertanyakan apakah dalam mensosialisasikan RZWP3K hanya menggunakan media informasi ataukah turun langsung ke setiap daerah.
"Karena perda-perda sebelum itu tidak tersosialisasi dengan baik, apakh hanya cukup dengan media informasi? atau turun ke setiap daerah. Itu kita harus bicarakan," tanyanya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Hukum Setdaprov Sulut Glady Kawatu mengatakan, dalam mensosialisasikan perda itu adalah kewajiban, bukan hanya untuk jajaran eksekutif saja, namun juga merupakan kewajiban dari legislative.
"Memang kesalahan kita (Red Tim Pokja) menyusun perda tidak diwajibkan dalam mensosialisasikan karena tidak ada klousul yang mengatur itu," ungkapnya.
Terkait dengan anggaran sosialiasi, dirinya mengatakan bahwa untuk anggaran sosialisasi bisa juga dimasukan dalam setiap reses dan tidak harus diprogramkan atau dimasukkan dalam satu kegiatan.
"Untuk anggaran bisa juga masuk dalam setiap reses tidak harus diprogramkan atau dimasukkan dalam satu kegiatan
Namun, dirinya juga tidak menampik jika ada anggaran khusus untuk mensosialisasikan produk hukum daerah itu sangat baik. (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment