" Menindaklanjuti, Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Mentri (Permen) yang dikeluarkan hari ini ," kata Mantiri, Jumat (21/10/2016).
Tujuannya untuk pemberantasan pungli sudah dimulai. Hal ini merupakan wujud kerja nyata dalam reformasi birokrasi diera pemerintahan MaMa saat ini.
" Mengenai penyelundupan, bahwa dalam waktu dekat akan segera keluar Peraturan Presiden untuk Satuan Tugas (Satgas) penyelundupan dan segera melakukan penindakan serta menyelesaikan masalah ," jelasnya.
Mengingat Kota Bitung merupakan. Kota Pelabuhan dan menjadi Pintu Gerbang Indonesia di wilayah Timur, maka hal ini akan diseriusi oleh Pemerintah Kota, dengan adanya Program Pemerintah menyangkut IHP (International Hub Port) maka hal ini menjadi sangat sensitif, Pemerintah mengharapkan kerja sama dari semua pihak demi terwujudnya Pemerintahan yang bersih.
Disis lain, Ia menambahkan dalam waktu dekat ini, juga segera akan dirilis Peraturan Presiden mengenai penanganan tilang secara online (Tilang Online) dan Pembangunan Aplikasi.
" Untuk memudahkan masyarakat serta menutup kemungkinan kegiatan pungli dan menghemat persentase pemakaian dana dari Satuan Kepolisian ," tamba Mantiri, seraya menambahkan Pemerintah Kota berharap proses ini akan membawa dampak yang baik serta meminimalisir pelanggaran-pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas.
" Terakhir untuk HAKI, bahwa minggu depan akan segera keluar Peraturan Mentri (Permen) dan terbangun Sistem Pendaftaran Merk Paten dan Desain Industri yang pengurusan asalnya 3 bulan menjadi lebih singkat, yaitu 1 hari. besar harapan untuk seluruh SKPD dan pihak terkait untuk bekerja sama demi menuju dan terwujudnya Kota Bitung yang lebih sejahtera ," tutup Mantiri. (Rego)
0 komentar:
Post a Comment