DEPROV,Elnusanews - Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Andrei Angouw, Jumat ( 28/10/16) pagi, menerima Kunjungan Kerja (Kunker) dari DPR Provinsi Papua Barat, bertempat diruang VIP kantor DPRD Sulut.
Rombongan anggota DPR Papua Barat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Papua Barat, Pieters Kondjol, SE.MA menjelaskan bahwa sebagai daerah Otonomi Khusus, provinsi Papua Barat yang baru saja dibentuk dipandang perlu melakukan Kunker karena Sulut merupakan daerah yang dianggap perkembangan pembangunannya sudah sangat baik.
"Kami ke Sulut ini pertama, karena sulut merupakan salah satu provinsi di wilayah Indonesia Timur (Indotim) setelah Sulawesi Selatan yang dianggap perkembangan pembangunannya sudah sangat baik," jelas Kondjol saat diwawancarai oleh awk media.
Hal kedua yang disampaikan Kondjol dalam kunker ke Sulut adalah terkait dengan bagaimana pengembangan kawasan wisata, terutama kawasan pariwisata di Raja Ampat yang belum terjamah dan masih sementara dalam pengembangan kepariwisataan di provinsi Papua Barat.
Kondjol juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua DPRD Sulut karena telah memaparkan bagaimana membangun konektivitas.
"Kami juga senang karena ketua DPRD telah menjelaskan bagaimana membangun konektivitas kedepan agar bisa lagsung ke Changhai atau China. Saya pikir nanti kedepan terkait dengan tol laut yang rencananya dengan KEK di Papua Barat dimana sorong menjadi pintu gerbang bisa dijadikan seperti itu, sehingga perkembangan Papua Barat kedepannya bisa lebih baik lagi," lugasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Sulut Andrei Angouw yang didampingi oleh Ketua Komisi I DPRD Sulut Ferdinand Mewengkang dan anggota komisi I, Ir Julius Jems Tuuk menyampaikan secara lugas dan memberikan gambaran secara komprehensif berbagai pertanyaan dalam pertemuan yang sifatnya dialogis ini. Antara lain disampaikan kiat-kiat memacu Kepariwisataan di Sulut, tukar informasi terkait mekanisme dan pertanggungjawaban Reses DPRD, soal evaluasi penyerapan anggaran pada APBD, serta bagaimana menyikapi pelaksanaan tugas dan kinerja DPRD berkaitan dengan PP 24/2004, serta keberadaan Mahasiswa Papua di Sulut. (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment