MINUT,Elnusanews-- Tindak lanjut bantuan pemerintah baik penganggaran melalui APBN maupun APBD terus dipantau.
Kali ini bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilirik Badan pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) dengan mendatangi Pemkab Minut, tepatnya Dinas Kesehatan.
Perkunjungan BPK, hampir dua hari guna mengkroscek dan menelusuri nama-nama ganda pengguna manfaat program JKN diakui Kadis Kesehatan Minut, dr Sandra Rotty. "Iya, memang ada daftar nama-nama ganda, olehnya akan diverifikasi ulang," ungkap Rotty kepada sejumlah awak media senin (17/10/2016) siang.
Dia menjekaskan hingga terjadi nama ganda, antara lain data masyarakat yang disertakan dalam program JKN diambil pihak kementrian dari data yang ada di BPJS. Sehingga pihaknya kedepan saat verifikasi ulang akan mengkobain dengan data yang ada di Dinas Sosial. "Agar nama-nama peserta tidak tumpang tindih atau double, kami akan gunakan NIK (nomor induk kependudukan), koordinasi lagi antara Dinsos dengan Discapil.
Dengan begitu pesertaan tidak lebih dari satu, baik psertaan program Jamkesmas, Jamkesda atau perlindungan lainnya," jelasnya. Menurut dr Sandra Rotty, semua laporan sudah diserahkan ke BPK, selebihnya tidak ada masalah. "Kami juga sudah melaporkan hal ini ke ibu bupati," tutup Rotty.(Tommy)
 |
| Foto : Dr Sandra Rotty |
Perkunjungan BPK, hampir dua hari guna mengkroscek dan menelusuri nama-nama ganda pengguna manfaat program JKN diakui Kadis Kesehatan Minut, dr Sandra Rotty. "Iya, memang ada daftar nama-nama ganda, olehnya akan diverifikasi ulang," ungkap Rotty kepada sejumlah awak media senin (17/10/2016) siang.
Dia menjekaskan hingga terjadi nama ganda, antara lain data masyarakat yang disertakan dalam program JKN diambil pihak kementrian dari data yang ada di BPJS. Sehingga pihaknya kedepan saat verifikasi ulang akan mengkobain dengan data yang ada di Dinas Sosial. "Agar nama-nama peserta tidak tumpang tindih atau double, kami akan gunakan NIK (nomor induk kependudukan), koordinasi lagi antara Dinsos dengan Discapil.
Dengan begitu pesertaan tidak lebih dari satu, baik psertaan program Jamkesmas, Jamkesda atau perlindungan lainnya," jelasnya. Menurut dr Sandra Rotty, semua laporan sudah diserahkan ke BPK, selebihnya tidak ada masalah. "Kami juga sudah melaporkan hal ini ke ibu bupati," tutup Rotty.(Tommy)
0 komentar:
Post a Comment