 |
| Foto : Komisi IV Deprov Sulut saat menerima aspirasi dari LSM Kibar |
DEPROV, Elnusanews -Permasalahan sengketa tanah yang berujung pada aksi penggusuran oleh Satuan Polisi (Satpol) PP di Kompleks pameran Kayuwatu beberapa wktu lalu, menyisakan duka bagi para korban penggusuran.
Berangkat dari hal tersebut, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Indonesia Bersih (KIBAR) mendatangi DPRD Sulut untuk meminta melakukan hearing dengan pihak pemerintah provinsi.
“Kami KIBAR hanya mempertanyakan masalah surat yang kami ajukan yakni meminta hearing dengan pemprov dalam hal ini Dinas Sosial dan Kesehatan serta lurah dan camat setempat,” ujar Presiden KIBART Andreas Lasut usai bertemu Komisi IV DPRD Sulut.
Lasut juga merasa miris melihat keadaan masyarakat Kayuwatu yang saat ini tidak diperhatikan. Karena, di negara ini jangankan penggusuran-penggusuran, masalah hak-hak asasi manusia maupun sosial itu seharusnya dijamin oleh negara. Apalagi khususnya Sulut merupakan representasi banyak provinsi karena dikenal dengan daerah rukun, damai dan toleransi beragama sangat kuat. Ditambah slogan spiritual bahwa torang samua ini ciptaan Tuhan.
“Tapi, tidak bisa memilah ciptaan Tuhan yang mana ini. Terbukti, warga Kayuwatu masih tinggal di tenda-tenda, di alam terbuka, bahkan diancam melalui Kasat Pol PP maupun anggota-anggotanya,” tukasnya.
Lasut menilai masyarakat seperti dijajah. Mereka sangat tertekan. Makanya KIBAR ingin membela masyarakat yang akan menyampaikan kepada pemprov, DPRD, secara yuridis hukum dan sampai ke pusat untuk menyorakkan aspirasi ini.
“Supaya di negara yang Pancasilais ini, yang berdasarkan UUD 45, tidak ada lagi yang di anaktirikan,” tandasnya.
Di Sulut, kata dia, masih memiliki tempat-tempat yang luas, begitu juga banyak tanah-tanah yang dikuasai negara dan belum diperuntukkan kepentingan umum.
“Kenapa tidak diberikan relokasi kepada masyarakat untuk mereka mendiami. Pemerintah bisa melihat sejauh mana keadaan masyarakat yang ada di kompleks pameran tersebut,” terangnya.
Ditambahkannya, dari pertemuan dengan pihak DPRD, menurutnya pimpinan sangat respek. Terbukti, sudah ada rekomendasi untuk ditindak lanjuti ke komisi I yang membidangi pemerintahan, hak asasi manusia dan ke komisi IV bidang sosial.
Sementara itu, Sekretaris Jendral (Sekjen) Kibar Retno Budi Utami, yang mendampingi Lasut juaga mengatakan bahwa dirinya merasa prihatin terhadap para pengungsi.
"saya sangat merasa miris melihat keadaan warga yang sampai saat ini, tidak terakomodir tuntutan mereka, saya liat dengan kepala mata sendiri, mereka tinggal kayak binatang, dibawa tenda beralaskan tanah, kasian orang-orang ini, anak-anak yang tidak bersekolah makan saja menunggu uluran tangan dari orang lain, mana rasa kemanusian pemerintah". tandasnya. (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment