Dalam sambutannya Ketua KPU Minut Julius Randang mengatakan, kegiatan ini mengacu terhadap keputusan Presiden nomor 7 tahun 2017 yang telah ditandatangani 16 Agustus 2017 lalu dan telah sah menjadi undang-undang Pemilu. Hal ini menurutnya, menjadi pertimbangan bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termasuk dalam pembukaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 perlu di selengarakan pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat.
"Sehingga itu diperlukanya pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ke tatanegaraan yang demokratis dengan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dab efisien. Undang-undang pemilu ini telah di tunggu-tunggu baik oleh penyelengara pemilu KPU dan Bawaslu maupun calon peserta pemilu Partai Politik dan perseorangan atau DPD, Presiden dan Wakil Presiden," kata Randang.
Lanjutnya, kehadiran, pimpimpan partai merupakan satu kehormatan bagi KPU Kabupaten Minahasa Utara, karena hari ini bisa berkumpul di tempat ini, melakukan pertemuan yang sifatnya sosialisasi penyampaian sekaligus melaksanakan bimbingan mengenai tata cara dan mekanisme pendaftaran parpol calon peserta pemilu.
"Terlaksananya kegiatan ini menjadi momen awal kita untuk bersama-sama, parpol, KPU dan Bawaslu melaksanakan seluruh tahapan penyelengaraan pemilu 2019 (Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden) dengan konsekwendan penuh tanggung jawab. Untuk itu dengan memanjakan doa, piji, syukur kehadirat tuhan yang maha kuasa, kita buka kegiatan ini dengan tekat mengedepankan penyelengaraan bukan mengedepankan pelangaran demi tercapainya cita-cita dan tujuan nasional NKRI," tandasnya. (Tommy)
0 komentar:
Post a Comment