TOMOHON,Elnusanews - Wakil Walikota Tomohon, Wenny Lumentut mengajak kelapa seluruh tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Kota Tomohon untuk kerja lebih maksimal demi mencapai kesejahteraan masyarakat Kota Tomohon.
Ajakan ini disampaikan oleh Wawali Kota Tomohon itu, yang juga selaku Ketua Tim Koordinasi PKD Kota Tomohon saat membuka
FGD dalam Rangka Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan (RKPD) Kota Tomohon, bertempat di Terung Kabasaran Kelurahan Kolongan, Kecamatan Tomohon Tengah, Kamis (7/7/2022).
Lanjut Wawali Lumentut mengatakan kegiatan focus group discusion (FGD) awal dalam rangka penyusunan rencana penanggulangan kemiskinan daerah (rpkd) kota tomohon tahun 2022-2026, merupakan
amanat peraturan presiden no.96 tahun 2015 tentang perubahan atas perpres nomor 15 tahun 2020 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, bertujuan untuk meningkatkan efektivitas upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan menekankan pada 4 (empat) strategi, yaitu : 1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; 2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; 3) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan 4) mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
"Peraturan tersebut juga lebih kepada tugas dan fungsi tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (tnp2k) yang dibentuk oleh pemerintah pusat. sehingga untuk mengatur mekanisme kerja percepatan penanggulangan kemiskinan ditingkat daerah maka telah dikeluarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 53 tahun 2021 tentang tata kerja dan penyelarasan kerja serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia TKPK provinsi dan TKPK kabupaten/kota. Dan untuk kota Tomohon, pemerintah telah membentuk tim koordinasi penanggulangan kemisikinan daerah (tkpkd) dan sekretariat tkpkd kota tomohon tahun 2021-2026 sesuai surat keputusan walikota tomohon nomor 050.30/bag.hukum/sk/x/322-2021 yang diketuai oleh saya sendiri selaku wakil walikota tomohon. tim koordinasi sesuai aturan dimaksud mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. dengan menyelenggarakan fungsi yakni penyusunan rencana penanggulangan kemiskinan daerah (rpkd). Untuk itu sebagai langkah awal kinerja dari tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah kota tomohon yaitu penyusunan dokumen rpkd yang sudah dimulai dengan tahap awal kegiatan focus group discusion (fgd) yang dilaksanakan saat ini sekaligus pelaksanaan rapat koordinasi dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di kota tomohon," tutur Wawali WL itu.
Kata WL lagi, permasalahan kemiskinan masih menjadi masalah besar bagi kita. tiga karakteristik permasalahan kemiskinan yang menonjol saat ini antara lain adalah jumlah penduduk miskin yang masih cukup besar, ketimpangan kemiskinan antar wilayah, akses dan kualitas pelayanan dasar penduduk miskin yang belum memadai. Secara umum, pencapaian program penanggulangan kemiskinan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi jumlah penduduk miskin.
"Selang tahun 2017-2019, jumlah penduduk miskin di kota Tomohon terus menurun meskipun belum signifikan. pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin kota Tomohon naik dibanding tahun 2019 menjadi 6.060 orang, atau naik sekitar 2,7%, meskipun secara persentase menurun. hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang juga meningkat. selain itu, angka capaian ini tidak terlepas dari pengaruh pandemi covid-19 yang terjadi mulai bulan februari/maret tahun 2020 dan berdampak negatif terhadap sektor sosial dan ekonomi masyarakat. namun demikian, memetakan kemiskinan tidak cukup hanya menghitung jumlah atau persentase orang miskin, tetapi juga perlu mengetahui tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah yang ada. bila dilihat dari perkembangannya selama periode 2017 – 2021, indeks kedalaman kemiskinan di kota tomohon berfluktuasi dan cenderung meningkat dalam 3 tahun terakhir. artinya rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan," bebernya.
Untuk itu perlu langkah-langkah dan strategi dalam upaya percepaytan penanggulangan kemiskinan di kota tomohon yang harus dilakukan salah satunya dengan mengintegrasikan seluruh program dan kegiatan yang melibatkan stakeholder terkait, baik pemerintah maupun swasta. Sudah banyak program nasional atau daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan, seperti adanya kebijakan pemberian subsidi pemerintah yang dinilai dapat meringankan beban pengeluaran masyarakat akan kebutuhan dasarnya antara lain : bantuan pangan non tunai (bpnt), program keluarga harapan (pkh), beras sejahtera daerah (rastrada), dan bantuan sosial tunai (bst), serta program pemberdayaan masyarakat miskin lainnya yang ditujukan untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin. Saya berharap kepada seluruh dinas terkait agar memaksimalkan manfaat dari program dan kegiatan yang ada agar lebih tepat manfaat dan dan tepat sasaran," imbuhnya.
Sebelumnya, Kepala Bapelitbangda Kota Tomohon, Daniel Pontonuwu dalam laporannya menyampaikan adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini dalam rangka menyusunan rencana RPKD Kota Tomohon tahun 2022, memberikan pedoman dalam rangka upaya percepatan penggulangan kemiskinan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dalam bentuk arah kebijakan strategi program dan kegiatan serta indikasi penganggarannya. Dan mempertajam intervensi penanggulang kemiskinan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Adapun kegiatan FGD ini diprakarsai oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon.
Para narasumber
dr. Een walewangko
dr. Robert winerungan
drs. Boaz wilar. Turut hadir
para Kepala Perangkat Daerah Pemerintah kota Tomohon, Seluruh tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) Kota Tomohon, para Camat serta Staf Khusus Walikota Tomohon.
(ROKER)
0 komentar:
Post a Comment