Minahasa Elnusanews – PT PGE tutup jalan , masyarakat dan LSM yang mengatasnamakan Pa’dior di Kecamatan Tompaso protes tak menyetujui hal tersebut dan menuding main mata dengan Pemerintah atau kata lain ada permainan antara Pemerintah Kecamatan Tompaso dengan pihak PT PGE Lahendong Hal dampak ditutupnya salah satu jalan umum yang merupakan akses penghubung Desa Sendangan dan Talikuran Kecamatan Tompaso, tepatnya di areal sumur pengeboran panas bumi unit Tompaso oleh PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Lahendong nampaknya berbuntut panjang. Alhasil, DPRD Minahasa pun kemudian turun tangan menindaklanjuti keluhan masyarakat ini dengan memanggil PT PGE Lahendong untuk melakukan rapat dengar pendapat atau hearing, Kamis (01/10) siang tadi, di ruang sidang Kantor DPRD Minahasa. Dalam rapat dengar pendapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Minahasa, Jemes Kojongian, bersama sejumlah anggota Komisi I dan dihadiri pula sejumlah masyarakat Tompaso ini, terungkap keluhan masyarakat yang keberatan terkait penutupan akses jalan ini dan bahkan menolak. Sehingga, Kojongian kemudian berjanji akan memperhatikan keluhan masyarakat tersebut dan akan ditindak lanjuti pihaknya.“Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencarikan solusi atas permasalahan ini, meski yang kami dapati disini juga LSM yang melakukan keluhan tidak terdaftar di Kesbangpol-Linmas Minahasa. Akan tetapi, tetap ditindaklanjuti karena ada juga sebagian masyarakat Sendangan dan Talimuran yang hadir bersam para hukum tuanya dan tokoh masyarakat. Kita akan carikan solusi agar PT PGE Lahendong juga dapat berkontribusi positif terhadap masyarakat sekitar,” Jelas Kojongian. Dirinya kemudian menambahkan bila pihaknya akan melaporkan hasil hearing ini kepada Pimpinan DPRD Minahasa lewat rapat komisi, untuk selanjutnya dikeluarkan rekomendasi apa yang patut oleh DPRD, melihat dari sisi kepentingan umumnya dan kebutuhan masyarakatnya. Karena, seperti diketahui juga bahwa aktivitas PT PGE Lahendong tidak hanya untuk kepentingan masyarakat Minahasa, melainkan juga masyarakat Sulawesi Utara pada umumnya.“Mengenai permintaan masyarakat, seperti konpensasi atau CSR, perbaikan jalan serta permintaan pembuatan jalan baru, ini tentunya akan kita sampaikan kepada pemerintah. Bila memang itu layak dibuat hendaknya pemerintah juga bisa membantu,” ujarnya. Sementara, pihak PT PGE Lahendong melalui bagian Humas, Arie Turangan, kepada wartawan ketika dikonfirmasi terkait hal ini mengatakan, pihaknya tentu akan bertanggung jawab dan mengenai tanggung jawab yang harus dilakukan atas apa yang menjadi keinginan atau aspirasi masyarakat akan diupayakan untuk dipenuhi. “Kami berupaya juga untuk mencari solusi bersama soal keluhan masyarakat terkait penutupan salah satu ruas jalan akibat aktivitas PT PGE. Namun seperti yang ada dilapangan bahwa semua sudah terkoneksi dan sudah melalui mekanisme serta aturan yang berlaku. Namun, berdasarkan pertemuan bersama ini kami hanya menunggu hasil rekomendasi dari pihak DPRD Minahasa, mengenai apa yang bisa kami buat untuk masyarakat,” Ujar Arie.(Jeffry).
0 komentar:
Post a Comment