MAKASAR,Elnusanews - Kaban PPPA Sulut, Ir Erny Tumundo meraih predikat
terbaik I pada pelaksanaan Diklat kepemimpinan tingkat II yang dilaksanakan di
LAN Makasar selama 4 bulan yaitu sejak tangga 19 april - 13 agustus 2016.
Pada pelaksanaan Diklat pola baru tersebut, Kaban BP3A membuat proyek
perubahan dengan judul "PERLINDUNGAN ANAK YANG HOLISTIK FAN INTEGRATIF DI
PROVINSI SULAWESI UTARA".
Menurutnya adapun proyek perubahan ini mengacu dari program Nawacita dan Program
OD-SK. Upaya revolusi mental bagi seluruh masyarakat untuk melihat semua
anak-anak adalah anak kita.
‘’Isu-isu kekerasan dan diskriminasi kepada anak-anak menjadi perhatian
pemimpin karena kalau tidak dimulai dari sekarang maka bakal menjadi bencana
kemanusiaan ketika anak-anak kita hidup dalam ketidak nyamanan karena baik
pemerintah masyarakat bahkan orangtua tidak dapat menyiapkan ruang yang aman
bagi tumbuh kembang anak-anak,’’ ungkap Tumundo dalam materinya.
Lanjut Tumundo menyebutkan proyek perubahan ini melibatkan
lembaga-lembaga agama, organisasi perempuan dalam hal ini TP-PKK, melalui
kelompok-kelompok dasawisma yang ada didesa dan kelurahan serta membentuk
kelompok-kelompok peduli sahabat anak di sekolah-sekolah.
''Adapun fokus proyek perubahan ada 4 kabupaten/kota yaitu kab minahasa
utara, kota manado, kota bitung dan kota tomohon. Selain itu dilakukan
pengembangan pelayanan di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan
anak provinsi sulut. Menangani anak korban kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulut maka telah
diterapkan pelayanan satu pintu dengan menambahkan aktivitas pelayanan dengan
menyediakan tenaga dokter dan tenaga polwan,'' katanya.
Kegiatan dalam proyek perubahan ini telah mendapatkan legitimasi melalui
diterbitkannya peraturan gubernur no.28 tahun 2016 tentang perlindungan anak yang
holistik dan integratif di provinsi sulawesi utara.
‘’Keberhasilan proyek perubahan tdk lepas dari suporting dari gubernur,
ketua TP.PKK Sulut. wakil gubernur, sekretaris prov.forkompinda, bupati dan
walikota, skpd terkait, tokoh agama,tokoh masyarakat termasuk guru-guru,
orangtua dan invidu anak itu sendiri. Untuk jangka menengah kami akan
replikasikan ke kabupaten kota yg lain. Harapan tentu semua stakeholder memberi
peran yang signifikan untuk melindungi anak-anak dari kekerasan, diskriminasi dengan
akan berkurangnya kasus-kasus kekerasan dan semakin meningkatnya pengetahuan
dan ketrampilan untuk melindungi anak-anak agar sulut menciptakan generasi
mendatang yang mandiri, berkualitas dan berkepribadian,’’ pungkasnya.
(ROKER)
0 komentar:
Post a Comment