DEPROV,Elnusanews - Pemerintah provinsi Sulawesi Utara (SULUT) di desak agar supaya dapat
meperhatinkan anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di daerah lewat alokasi anggaran di SKPD terkait.
Hal ini dikatakan Ketua
Fraksi Amanat Keadilan DPRD Provinsi Sulut, Hi Ayub Ali Bugis, saat
diwawancarai oleh wartawan, Selasa (13/11) pagi.
Dikatakan Ayub, bagaimana mungkin anak yang berkebutuhan
khusus bisa mandiri
dengan anggaran yang pas-pasan.
“Menyangkut fasilitas sarana dan prasanan, menyangkut tenaga pendidik, dimana tenaga honorer hanya digaji Rp 500.000 dengan kemampuan
yang pas-pasan juga , bagaimana mungkin anak-anak ini tanpa penambahan anggaran
dari pemerintah khususnya dinas pendidikan dapat
mandiri,” jelasnya.
Ayub juga menegaskan jika kepala SKPD tidak berani mengalokasikan
anggaran untuk anak yang berkebuthan khusus maka ini dipertanyakan.
“Nah sekarang banyak dinas yang tidak becus, hanya minta anggaran di TAPD
diberikan kemudian dikembalikan dalam bentuk SILPA, dengan alasan takut karena waktunya mepet. Kedua, karena takut adanya
aturan baru,serta takut dengan permasalahan hukum. Jika dinas tersebut sering
mengembalikan silpa lebih bagus kepala dinas itu di ganti,” tegasnya.
Politisi Partai PAN ini juga menandaskan dalam pengalokasian anggaran
tim TAPD tidak boleh tebang pilih karena mereka merupakan masyarakat sulut.
“Inikan termasuk warga kita dan tanggung jawab pemprov sulut, jadi kita
dalam menata anggaran tidak boleh tebang pilih karena ini menjadi kewajiban kita selaku pemerintah
provinsi untuk memperhatikan mereka,”
tandasnya. (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment