SANGIHE,Elnusanews -' Polemik' Gagalnya pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2021 di Kabupaten Kepulauan Sangihe akhirnya terpecahkan.
"Untuk pertama kalinya pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe gagal dalam menyusun pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara Negara di daerah tersebut, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat," tutur Wolf.
"Diakui sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Sangihe Harry Wolf, menurutnya Gagalnya pembahasan Anggaran APBD-P 2021 adalah kesalahan dirinya." tegasnya
"Dalam kasus ini harus ada yang disalahkan, dan itu kesalahan saya. Selain adanya akumulasi sistem kebijakan pemerintah pusat yang mengalami berbagi perubahan hingga berdampak ke seluruh pemerintah daerah termasuk di Kabupaten Kepulauan Sangihe, namun pada saat saya menjabat Kaban Bapelitbangda lalu satu bulan sebelum batas waktu pembahasan APBD-P materinya sudah masuk ke DPRD," kata Wolf.
Kepada sejumlah awak media ketika di temui di ruang kerjanya, senin (25/10/2021) sembari tak lupa menambahkan memang dalam hal ini harus ada yang disalahkan, pungkas Herry selaku Sekda Kab. Sangihe.
"Terkait dampak tidak adanya pembahasan APBD-P pada tahun 2021 ini, jelas sangat berpengaruh pada anggaran di sejumlah OPD, karena anggaran yang di nyatakan habis dan tidak ada lagi pergeseran atau penambahan anggaran. Contohnya anggaran untuk media di Dinas Kominfo yang sudah habis, hingga menyebabkan tagihan dana advetorial masing-masing media semenjak bulan Oktober hingga Desember 2021 terancam tidak terbayarkan," kata Wolf.
Menanggapi hal tersebut, Harry Wolf hanya meminta dukungan doa kepada para awak media, agar masalah tersebut bisa ada solusinya."Mari kita doakan bersama-sama agar ada solusi yang terbaik," katanya.
(DN)
0 komentar:
Post a Comment