DEPROV,Elnusanews -- Legislator DPRD Sulut Ir Julius Jems Tuuk mengusulkan agar kedepan buku APBD dapat dibuatkan dalam bentuk Soft Copy (SC) dari pada Hard Copy (HC). Usulan tersebut disampaikan legislator dapil Bolaang Mongondow Raya ini dihadapan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (14/10/21) siang.
"Karena KPK bertindak sebagai tim pencegahan, saya dari dulu sangat percaya kalau transparansi itu sangat penting. Yang menurut saya jika kita mau transparansi, selama 7 tahun saya di DPRD belum pernah saya mendapatkan laporan misalnya laporan APBD tahun berjalan dalam bentuk soft copy. Semua dalam bentuk hard copy. HC kalau dia datang tebalnya sekira 2 jengkal, dan itu tidak mungkin kita baca. Kalau SC saya bisa main dengan defotable jika di Excel," tegasnya.
"Saya bisa tahu ada berapa banyak perjalanan dinas, karena jujur pak wahyudi contoh perjalanan dinas DPRD cukup besar sekitar 30 M, tapi setengahnya itu 30 M bukan dihabiskan oleh anggota DPRD, staf yang mendampingi kami juga bisa saja, kami cuman setengah setengahnya. Tetapi kan masyarakat melihat. Waduh gila anggota DPRD jalan jalan terus sampai 30 M. Padahal kami hanya setengah dari 30 M tersebut," sambungnya.
Dikatakan Tuuk, jika APBD dibuatdalam bentuk SC maka akan lebih mudah mempelajari APBD. Selain itu, biaya yang dikeluarkan lebih hemat .
"Jadi saya mengusulkan kalau memang mau transparansi ada baiknya APBD iti kami terima dalam bentuk SC. Kenapa? Karena ada beberapa masalah misalnya ketika kami akan paripurna keterlambatan di fotocopy bisa seminggu, bisa dua minggu. Tapi kalau dalam bentuk SC iti bisa di email atau pakai USB yang harganya hanya sekitar 50 riua, kan tidak banyak daripada dikasih dalam bentuk buku. Dan iti bisankita simpan kalau saya paling senang main data pak. Saya senang main angka. Dengan buku APBD yang tebalnya 2 jengkal ini, Jujur pak saya tidak kuat, semua buku APBD saya simpan dengan rapi di lemari saya. Saya sampai beli lemari 2 biji hanya untuk menyimpan data ini. Suatu hari nanti saya yakin saya akan butuh data ini. Nah kalau menurut saya, kalau memang KPK mau serius ketika ini menjadi SC dipublish sebab mata anggota DPRD hanya 45. Masyarakat kalau lihat lebih banyak, dipublis. Kayak saya nih, saya bisa kasih tim ekonomi saya bisa sewa beberapa pakar akuntansi yang bagus untuk melihat data ini. Ini datanya untuk 3 tahun yang lewat. APBD harus dalam bentuk SC lebih murah dan tidak hanya membayar kertas." tutup legislator yang dikenal vokal ini . (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment