DEPROV,Elnusanews -- Kelangkaan BBM jenis Solar yang akhir akhir terjadi mendapat perhatian serius dari Ketua Komisi II DPRD Sulut Cindy Wurangian. Tak pelak srikandi DPRD Sulut ini pun menjadwalkan akan memanggil pihak terkait untuk dimintai keterangan.
Dalam rapat pembahasan antara Banggar DPRD Sulut dan TAPD Pemprov Sulut, Kamis (14/10/21) siang, politisi Partai Golkar ini menguraikan bahwa imbas dari kelangkaan BBM jenis solar dapat menyebabkan kenaikan harga barang barang pokok.
"Komisi II akan mengagendakan hearing terkait dengan kelangkaan Solar. Kelangkaan solar ini berhubungan dengan komisi II yaitu bermitra dengan biro ekonomi. Sudah beberapa kali terjadi, dan ini bukan baru yang pertama. Di tahun tahun yang lalu kami juga sudah pernah beberapa kali mengadakan RDP bersama dengan pertamina untuk RDP. Dan saya kira sudah tahu apa yang akan mereka jawab. Yaitu pertamina ini bukan regulator, pertamina hanyalah operator, jadi kalau kurang bukan salahnya pertamina kira kira seperti itu, karena ini sudah beberapa kali, mudah mudahan mereka ada jawaban lain," urai Cindy yang juga merupakan anggota Banggar DPRD Sulut.
Dirinya pun meminta kepada pihak pemerintah provinsi untk dapat memberikan solusi ataupun mengambil langkah cepat terkait dengan kelangkaan Solar tersebut.
"Nah saya juga ingin mengusulkan disini untuk kita dapat memikirkan langkah apa yang bisa dilakukan terkait dengan kelangkaan ini, karena ini memang sudah meresahkan masyarakat. Dimana-mana terjadi antrian, dan RDP ini juga akan diadakan minggu depan rencanya seijin oleh ķetua dewan adalah permintaan dari masyarakat," pintanya.
Dikatakan Cindy, jika BBM jenis Solar bersubsidi sudah tidak ada lagi maka diumumkan saja ke masyarakat atau paling tidak pemprov dapat meminta kepada pihak pertamina agar ada penambahan kuota BBM Solar bersubsidi.
"Mungkin bisa ada jalan keluar kalau memang subsidi ini sudah tidak ada, kita umumkan saja, karena dari sisi pengusaha melihat kalau subsidi ini dianggap masih ada maka semuanya harga barang-barang ini akan mengikuti harga yang masih dibawa. Padahal fakta dilapangan mungkin sudah tidak tidak ada. Tapi mereka tidak bisa mengadjust cost of doing bisnisnya karena semua menganggap bahwa BBM itu harganya masih dibawah, padahal faktanya sudah tidak seperti itu. Jadi pertama, apakah dari pemprov bisa memohon sehingga kuota BBM subsidi utk sulut diperbanyak atau mari kita umumkan bersama bahwa dialapangan mulai sekarang harga BBM itu sudah naik," tandasnya.
Menanggapi pernyataan dari Cindy Wurangian, Ketua TAPD Edwin Silangen meminta agar DPRD menelusuri penyebab dari kelangakaan tersebut.
“Perlu ditelusuri lebih, karena BBM ini kan barang strategis. Ini bisa membuat terjadi satu konflik kalau kita tidak tangani segera,” tutup Silangen. (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment