 |
| Foto : Andrei Angouw |
DEPROV,Elnusanews - Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menegaskan bahwa fungsi budgeting DPRD berada pada pembahasan antara komisi-komisi dengan Mitra Kerja SKPD.
Hal tersebut ia sampaikan saat diwawancarai oleh sejumlah awak media seusai memimpin rapat sinkronisasi pembahasan APBD Perubahan antara Banggar dengan ketua-ketua komisi DPRD Sulut, Kamis (29/9/16) siang.
Dikatakan Angouw, dalam pembahasan antara komisi-komisi dengan mitra kerja SKPD bisa ada perubahan ataupun tidak.
"Fungsi budgeting itu ada difungsi pembahasan. Bukan berarti tidak ada pembahasan lalu tidak ada performance atau tidak ada out put," tukasnya.
Saat ditanyai wartawan apakah hasil pembahasan ini wajib dilaksanakan oleh pihak eksekutif, Angouw menjawab bahwa itu adalah hal yang wajib dilaksanakan karena hasil sinkronisasi ini tertuang didalam APBD Perubahan dan hasil ini akan diparipurnkan.
"Jadi, hasil sinkronisasi ini apa yang kita akan bacakan saat paripurna itu yang akan kita setujui. Sebab apa yang kita setujui, itu yang berarti kita laksanakan," ungkap Angouw.
Terkait dengan apa yang menjadi catatan dari komisi I mengenai dihilangkannya anggaran 75 juta untuk sepuluh tenaga honorer (THL) yang ada di salah satu SKPD, Angouw mengatakan bahwa itu lebih diarahkan kepada himbauan.
" Yang di komisi I karena memang sudah ketat sekali. Maka dari itu kita lebih ke arah himbauan. Sedangkan untuk komisi IV itu sudah jelas sekali, mereka ambil dari mana dan ditambah dimana. Makanya untuk komisi I itu kita agak susah untuk mengadakan pemotongan anggaran dimana," pungkasnya. (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment